Rancangan Perpres Dinilai Terlalu Beri Kewenangan TNI Tangani Terorisme

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 19:11 WIB
Rapi! itulah kata yang paling pantas disematkan kepada para pasukan TNI. Dihari jadinya yang ke-72 tahun, mereka menggelar beragam atraksi di Cilegon Banten. Begini aksinya.
Ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)

Dalam UU tersebut kewenangan pencegahan terorisme diberikan kepada BNPT, bukan kepada TNI. Tapi dalam Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencegahan seperti tertulis dalam Pasal 7.

KMS menilai, jika militer dapat menjalankan fungsi penindakan kejahatan terorisme di dalam negeri, hal itu tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. KMS menyatakan tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme seharusnya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri, seperti pembajakan kapal/pesawat Indonesia di luar negeri, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Pemberian kewenangan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada Presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9) akan merusak mekanisme criminal justice system dan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM yang tinggi," ungkapnya.

KMS menyatakan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme di dalam negeri sifatnya hanya perbantuan yang dilakukan jika penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi eskalasi teror yang tinggi. Dan pelibatan harus melalui keputusan politik negara, sehingga operasi pelibatan TNI tidak dapat dilakukan mandiri seperti diatur dalam Perpres karena bisa menyebabkan tumpang tindih tugas antara penegak hukum dengan militer.

Perpres ini dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI. Selain itu, KMS juga menyoroti penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Rancangan Perpres.

"Koalisi masyarakat sipil menilai, Rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI). Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR (penjelasan Pasal 5 UU TNI)," ungkapnya.

Halaman

(jbr/aud)