INVESTIGASI

Jalan Berliku Tes Pegawai ala Firli

Upaya Firli Bahuri melaksanakan tes wawasan kebangsaan tak sepenuhnya mulus. Lingkup internal KPK sempat bergejolak.

Foto: Ketua KPK Firli Bahuri

Selasa, Ari Saputra/detikcom

Di Ruang Nusantara lantai 15 Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 5 Mei 2021, Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri mengundang para komisioner, Dewan Pengawas, dan beberapa pejabat struktural. Didampingi asistennya, Firli menyampaikan hasil penilaian tes wawasan kebangsaan (TWK), yang diterima KPK dari Badan Kepegawaian Negara pada 27 April 2021.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu terjadi sebelum konferensi pers KPK tentang pengumuman adanya 75 pegawai tidak lolos TWK. Kepada mereka yang hadir dalam pertemuan itu, disajikan video rangkaian pelaksanaan tes tertulis dan wawancara, sebelum diperlihatkan berkas berisi 75 nama yang tidak memenuhi syarat penilaian TWK.

Sumber detikX yang ikut pertemuan itu bilang Firli ingin mengumumkan kepada publik bahwa dari 1.349 pegawai yang mengikuti TWK, 75 di antaranya tidak memenuhi syarat. Firli pun menyampaikan ketidaktahuannya mengenai bocornya sebagian nama pegawai yang tidak memenuhi syarat. “Tapi yang hadir juga tidak mendapat kesempatan melihat berkas itu lama-lama,” kata sumber ini.

Ketua KPK Firli Bahuri
Foto: Ibnu/detikcom

Firli, lanjut sumber ini, akan memproses pegawai-pegawai yang memenuhi syarat penilaian TWK menjadi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Sedangkan mereka yang tidak memenuhi syarat akan diminta menyerahterimakan tugas-tugas mereka kepada atasan.

Jangan takut-takut. Ini nggak ada lulus atau tidak. Pokoknya, kalau tahu Pancasila, pasti bisa jawab."

Undang-Undang KPK yang baru, UU Nomor 19 Tahun 2019, mengharuskan para pegawai KPK menjadi ASN. UU itu menjadi dasar pembuatan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, yang memasukkan TWK dalam proses pengalihan.

Saat ini para pegawai KPK berstatus pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pegawai negeri yang dipekerjakan. Mereka yang ikut TWK adalah para pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Namun keinginan Firli hanya memproses pegawai-pegawai yang memenuhi syarat penilaian TWK tidak sepenuhnya disetujui. Dua komisioner KPK Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango dan anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris disebut tidak sepakat dengan rencana Firli. “Pertemuan tersebut akhirnya pecah terbagi antara kubu yang tak setuju akan status penonaktifan 75 pegawai ini dan yang setuju,” katanya.

Syamsuddin Haris, berdasarkan kesaksian sumber ini, mengungkapkan sikap tidak setuju kalau hasil penilaian TWK menjadi acuan untuk mengangkat para pegawai menjadi ASN. Ghufron dan Nawawi menyatakan sikap serupa, namun keduanya tidak begitu tegas.

Haris enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal ini. Namun, beberapa hari lalu, dia sempat mengatakan proses TWK itu bermasalah. “Tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai,” katanya melalui pesan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.

Sementara itu, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango belum bisa dihubungi. Nurul Ghufron tidak merespons pertanyaan detikX, sedangkan nomor ponsel Nawawi tidak aktif.

Beberapa hari sebelum pertemuan itu dan setelah menerima berkas dari BKN, Firli juga menggelar rapat terbatas yang hanya dihadiri beberapa pejabat struktural. Saat itu belum ada yang tahu persis 75 nama pegawai yang tidak lolos. Hanya, sebagian nama mereka sudah bocor ke publik.

Sumber detikX yang mengetahui pertemuan itu mengatakan Firli berencana memecat para pegawai yang tidak lolos TWK pada 1 Juni 2021. Namun rencana itu juga bocor. Walhasil, KPK hanya menonaktifkan sementara 75 pegawai, sambil menunggu pertimbangan dari BKN serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dari Deputi Penindakan khawatir karena berkaitan dengan penanganan kasus,” kata sumber di KPK itu. Dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu, sebagiannya adalah penyidik dan penyelidik kasus-kasus besar.

Firli tidak merespons pertanyaan detikX melalui aplikasi pesan singkat. Eks Deputi Penindakan KPK ini juga tidak merespons panggilan telepon dari detikX.

Tes wawasan kebangsaan digelar di Kantor BKN, Cawang, Jakarta Timur
Foto: Puti Aini Yasmin/detikcom

*  *  *

Proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara diduga bermasalah. Sejumlah sumber detikX mengatakan, dalam diskusi-diskusi awal antara komisioner dan pejabat struktural terkait, tidak ada kesepakatan menjadikan TWK sebagai syarat pengalihan.

Salah satu sumber detikX mengatakan Firli Bahuri sudah diingatkan, jika TWK tetap dipaksakan dan tanpa dasar indikator penilaian yang jelas, publik akan bereaksi. Publik akan tidak percaya terhadap KPK.

Firli juga diingatkan mengenai jasa-jasa dan kerja-kerja penyidik yang mungkin tidak lolos TWK. “Bagaimana nasib keluarga 75 orang yang tak lolos TWK, dan gugatan yang akan mereka perjuangkan ke PTUN?” kata sumber ini.

Undang-Undang Nomor 2019 tentang KPK dan PP Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang menjadi dasar Peraturan KPK, tidak mengatur TWK sebagai syarat menjadi ASN.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPKnonaktif Chandra Reksoprodjo mengatakan tujuan awal peraturan KPK ini hanyauntuk memetakan pegawai atau talentmanagement dan menjadi tolok ukur mengetahui celah-celah kelemahan mereka.

“Sehingga akan dilakukan peningkatankualitas untuk performa kerja para pegawai yang lebih baik,” kata Chandra. Diaadalah satu dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat penilaian TWK.

Chandra menjelaskan orang-orang yangmenjadi pegawai KPK dulu sudah melalui beberapa tes. Tes-tes tersebut adalahtes tertulis, tes pemahaman dan pemecahan kasus, focus group discussion, in-baskettray, simulasi, membuat paper, presentasi, dan wawancara. Sedangkan TWK diBKN hanya tes tertulis dan wawancara.

Chandra mengklaim Biro SDM KPK tidak dilibatkan sama sekali dalam proses TWK. Chandra juga mengaku sempat bolak-balik ke BKN agar turut dilibatkan. “Lazimnya, kami harus dilibatkan karena kan pasti ada hal-hal yang tidak diketahui oleh pihak asesor,” kata Chandra.

Sumber detikX menyebut Firli pun sempat memastikan kepada para pejabat struktural dalam rapat di lantai 15 dan para pegawai melalui pertemuan virtual. Kepada mereka, Firli memastikan TWK akan mudah dilalui. "Jangan takut-takut. Ini nggak ada lulus atau tidak. Pokoknya, kalau tahu Pancasila, pasti bisa jawab,” kata Firli seperti ditirukan sumber yang mengikuti pertemuan tersebut. “Ini hanya untuk mapping untuk memotret kecenderungan seseorang. Liberal, netral, atau radikal,” kata sumber lainnya.

Dalam proses sosialisasi melalui aplikasi Zoom kepada pegawai pada 17 Februari 2021, Firli mendapat banyak pertanyaan terkait TWK. Salah satu pegawai KPK Tata Khoiriyah mengaku sempat menanyakan konsekuensi dari TWK. Namun, Firli maupun Biro SDM tidak menjawab pertanyaannya. “Hanya diberi motivasi saja,” kata Tata kepada detikX. “Sebagai orang Indonesia, harus yakin bisa menyelesaikan TWK.”

Presiden Joko Widodo
Foto : Biro Pers Setpres

Namun, setelah mengikuti proses TWK, perempuan yang aktif di Jaringan Gusdurian itu harus menerima kenyataan: dirinya tidak lolos TWK tanpa mengetahui komponen penilaiannya.

Pada Selasa, 11 Mei 2021, Tata mendapat surat keputusan berjumlah tiga lembar yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat. SK itu juga membuatnya harus nonaktif serta menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada atasan sampai ada keputusan lebih lanjut di waktu yang belum jelas.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bunyi SK mengenai penonaktifanpegawai itu jelas berniat menyingkirkan 75 pegawai KPK. Menurutnya,penonaktifan para pegawai itu adalah strategi untuk pelan-pelan menyingkirkanmereka.

“Kalau status mereka langsung dipecat, kan, bisa dilanjutkan gugatan ke PTUN,” kata Bivitri. “Tapi, dengan sengaja SK-nya dibuat non-job seperti itu agar upaya hukum yang bisa mereka tempuh juga digantung.”

Perkembangan terbaru, Presiden Joko Widodo menolak hasil TWK dijadikan landasan untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes tersebut. Jokowi meminta agar ke-75 penyidik dan pegawai KPK yang tak lulus diberi pendidikan kedinasan.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.

Jokowi meminta para pimpinan KPK, Kementerian PAN-RB, dan BKN mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Putusan MK itu terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.


Penulis: Rani Rahayu, May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE