INVESTIGASI

Jejak Intelijen di Balik Tes KPK

Pertanyaan-pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK mengandung masalah pelecehan seksual dan kebebasan berkeyakinan. Tapi ada juga kegiatan intelijen terhadap sejumlah peserta tes.

Ilustrasi: Mindra Purnomo

Senin, 17 Mei 2021

Perasaan aneh muncul di benak Harun Al Rasyid seiring dering telepon selulernya ketika dia berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari sebelum pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Kala itu dia tiba-tiba mendapat telepon dari tetangganya. Itu bukanlah hal normal bagi Harun. Biasanya si tetangga menghubungi dia melalui aplikasi pesan singkat terlebih dahulu. “Saya kaget,” kata penyelidik senior KPK ini kepada detikX, Rabu, 12 Mei 2021.

Sesuai dengan dugaannya, ada hal yang tidak biasa kala itu. Tetangga Harun melaporkan ada dua orang tak dikenal mendatangi perumahannya. Dua orang itu menanyakan informasi-informasi tentang diri Harun. Keduanya datang sudah dengan membawa informasi-informasi tentang Harun.

Beberapa di antaranya, Harun memiliki yayasan yang bergerak untuk kepentingan anak-anak yatim serta duafa, Harun suka mengajar anak-anak mengaji, dan Harun adalah imam masjid. Mereka hendak mendalami informasi-informasi tersebut. “Si penanya menanyakan, selain mengajar Qur’an, saya mengajar apa?” katanya. “Dalam pikiran saya, dia ingin mencari tahu, saya mengajar paham apa.”

Koalisi Masyarakat Sipil berdemo di depan Gedung KPK memprotes Tes Wawasan Kebangsaan KPK
Foto:  Ari Saputra/detikcom

Harun adalah Kepala Satuan Tugas Penyelidik yang melakukan operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Senin, 10 Mei 2021. Novi diduga melakukan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Situasi ini mirip seperti penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK, dengan didampingi oleh keamanan lingkungan dan ketua RT.”

Mengabdi 15 tahun untuk pemberantasan korupsi, Harun disebut-sebut menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Beberapa pegawai KPK yang memiliki integritas baik selain Harun juga tidak lolos tes. Mereka di antaranya penyidik senior Novel Baswedan, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi Sujanarko, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono.

Berdasarkan laporan dari tetangga melalui ponselnya, Harun berpikir, ada intelijen yang memantaunya sebelum proses TWK. Intelijen itu bertugas membuat profil Harun.

Harun justru mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugasnya di KPK. Pertanyaan itu di antaranya pandangannya tentang penahanan Rizieq Shihab, kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. “Yang paling aneh, pertanyaan tentang saya mengajarkan (paham) apa,” kata dia. “(Pertanyaan intelijen) itu diulang ketika proses wawancara.”

Dua asesor yang mewawancarai Harun itu bahkan melontarkan kecurigaan kepadanya. Harun dituduh memiliki yayasan yang dibiayai dari luar negeri. Tak terima atas tuduhan itu, Harun tegas mengatakan rekening yayasannya bisa diperiksa.

Harun juga sempat mengajukan keberatan terkait pengerahan intelijen terhadap dirinya. Namun pewawancara hanya menjawabnya dengan senyuman. “Kalau dibuka rekamannya, itu ada (suara) saya komplain di situ,” kata dia. “Kalau mereka berani, harusnya buka-bukaan.”

Proses wawancara itu terekam dalam alat perekam yang dimasukkan ke sebuah map. Harun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua asesor tak bernama itu hampir dua jam.

Pengalaman Harun dipantau intelijen ini dia sampaikan dalam grup internal KPK. Harun bahkan juga menanyakan hal itu kepada komisioner KPK Nurul Ghufron melalui telepon. Kepadanya, Harun mengatakan, Ghufron memandang itu hal biasa.

“Mungkin itu dari intelijen yang ingin menggali sisi kehidupan lain dari dirimu,” kata Harun menirukan ucapan Ghufron. detikX sudah menghubungi Ghufron untuk menanyakan terkait hal tersebut. Namun komisioner termuda di KPK itu belum memberikan tanggapan.

Harun tak sendiri. Penyelidik KPK lainnya juga mendapat pemantauan serupa. Seorang penyelidik KPK yang beralamat di luar Pulau Jawa juga mendapat pengamatan intelijen. Kepada detikX, sumber ini menceritakan, beberapa hari sebelum TWK sesi wawancara di BKN, dua perempuan yang mengaku dari Kementerian Dalam Negeri mendatangi rumah keluarganya, sesuai alamat di KTP-nya. Padahal penyelidik ini sudah tidak tinggal di sana.

Dua orang itu didampingi sekuriti kompleks dan ketua RT. Mereka berbicara dengan orang tua penyelidik ini mengenai biodatanya. “Situasi ini mirip seperti penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK, dengan didampingi oleh keamanan lingkungan dan ketua RT,” kata sumber ini kepada detikX.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Foto: Yogi Ernes/detikcom

Dua orang itu juga sempat mengambil gambar wajah orang tuanya. Orang tua penyelidik ini merespons dengan meneleponnya. Melalui sambungan telepon itu, penyelidik ini berbicara dengan dua orang tersebut untuk menanyakan maksud kedatangan mereka.

Kepadanya, dua orang itu menjelaskan, mereka ditugasi melakukan cross-check riwayat hidup atau keadaan keluarga terkait seleksi calon pegawai negeri sipil atau mutasi antarlembaga untuk masuk ke KPK. “Orang-orang yang datang ke rumah saya itu pasti tidak paham terkait tes TWK,” kata dia.

Salah satu dari dua orang itu kemudian mengirimkan pesan kepadanya melalui aplikasi pesan singkat. Orang tersebut meminta daftar riwayat hidupnya, tetapi penyelidik ini meminta orang itu datang langsung ke kantor KPK di Jakarta untuk mendapatkan data-data yang diinginkan.

“Saya harus konfirmasi dahulu dengan Biro SDM KPK karena daftar riwayat hidup seharusnya merupakan data rahasia dan pribadi, yang tidak dapat diberikan begitu saja kepada orang tidak dikenal,” katanya kepada orang itu.

Penyelidik ini sudah melaporkan kegiatan profiling tersebut kepada Biro Sumber Daya Manusia KPK. Dia meminta arahan perlu atau tidak memberikan data kepada dua orang tidak dikenal yang mencari informasi tentangnya.

“Sejujurnya saya menjadi takut. Sudah empat tahun saya bekerja di KPK, tidak ada satu pun tetangga saya di kampung yang mengetahui saya bekerja di KPK,” kata penyelidik ini. “Saya kondisikan atas pertimbangan keamanan keluarga saya.”

Sampai saat ini aduan tersebut tidak mendapat jawaban. Biro SDM KPK tidak memberikan penjelasan apa pun kepada penyelidik ini.

Selain pemantauan, penyelidik KPK itu mengalami upaya peretasan dua akun media sosial. Namun upaya tersebut gagal. “Itu dua hari sebelum rumah saya didatangi,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengaku tidak mengetahui mengenai pemantauan terhadap penyelidik KPK yang dilakukan dua orang dengan mengatasnamakan Kemendagri. Karena itu, Benni belum bisa memberikan komentar. “Saya juga baru dengar tentang hal itu sekarang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro SDM KPK nonaktif Chandra Reksoprodjo menduga kegiatan profiling terhadap penyelidik KPK itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dan beberapa lembaga lain yang bekerja sama dengan BKN. Dia menjelaskan, sebelum TWK terlaksana, BKN meminta daftar riwayat hidup seluruh pegawai KPK. Namun KPK hanya mendapat informasi BKN bekerja sama dengan BIN, Bais, Pusintel AD, Dispsi AD, dan BNPT.

“Dari BKN juga tidak ada informasi bila akan dilakukan profiling oleh Kemendagri,” kata Chandra kepada detikX. “Bisa jadi BIN dan lain-lain melakukan profiling kepada beberapa pegawai dengan koordinasi lagi bersama instansi lain.”

Chandra melanjutkan, KPK pun melakukan profiling untuk merekrut pegawai, tetapi tidak melibatkan lembaga lain dan tidak sampai langsung atau bersinggungan seperti cerita dua penyelidik itu.

Juru bicara BIN Wawan Purwanto tidak merespons pertanyaan detikX mengenai profiling terhadap beberapa penyelidik KPK. Dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Wawan hanya membaca pertanyaan.

*   *   *

Ketua KPK Firli Bahuri
Foto: Ari Saputra/detikcom

TWK adalah mekanisme yang diduga dipaksakan Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri dalam rangka pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara. KPK menggelar TWK atas kerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

TWK menuai banyak kritik karena tidak terbuka dan prosesnya janggal. Sampai saat ini, komponen penilaian dalam TWK tidak jelas. Beberapa pegawai yang tak lolos mengaku kepada detikX bahwa mereka tidak mengetahui alasan dinilai tidak memenuhi syarat wawasan kebangsaan.

Mereka yang mendapat surat keputusan tidak lolos TWK saat ini menjadi pegawai nonaktif. Mereka tidak boleh menjalankan tugas seperti biasa meski belum dipecat.

Selain tidak transparan, proses TWK mengandung unsur pelecehan seksual dan menyinggung kebebasan berkeyakinan. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengaku mendapat pertanyaan mengenai ucapan selamat hari raya untuk agama lain. Pegawai KPK Tata Khoiriyah ditanyai tentang hal-hal pribadi, seperti sudah berapa kali berpacaran dan apa saja yang dilakukan dalam berpacaran.

Sumber detikX di KPK lainnya bahkan mengaku ditanyai mengenai sikapnya ketika diminta berbohong untuk kepentingan pimpinan. Sumber ini mendapat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengandaian.

Sebagian dari mereka yang tidak lolos merupakan penyidik dan penyelidik kasus-kasus besar, aktif di Wadah Pegawai KPK, dan sempat memiliki masalah dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Salah satu masalah itu berkaitan dengan pelanggaran etik Firli ketika masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Diduga, mereka semua sudah dipetakan bahkan sebelum TWK mulai.

“Mungkin benar, orang-orang itu ditarget untuk disingkirkan. Tidak semua, tapi kebanyakan punya atau menangani kasus-kasus besar,” kata Harun.

Sebelum 75 orang berintegritas disingkirkan dari KPK, sejumlah sumber detikX mengatakan Ketua KPK ngotot memasukkan TWK sebagai syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Firli membuat pasal terkait hal itu dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, padahal sebelumnya tidak ada rencana mengenai hal tersebut.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo
Foto: Isal Mawardi/detikcom 

Setelah membuat peraturan KPK, Firli melakukan sosialisasi dengan para pejabat struktural dan pegawai-pegawai KPK melalui aplikasi Zoom. Dalam sosialisasi itu, Firli disebut meyakinkan para pejabat dan pegawai bahwa TWK hanyalah formalitas. Namun pertanyaan-pertanyaan mengenai nasib yang tidak lolos TWK tidak mendapat jawaban dari Firli.

Firli tidak merespons jawaban atas pertanyaan detikX mengenai hal tersebut. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Harjono mengatakan Dewas tidak mengetahui proses-proses tersebut. Sebab, rentetan proses itu merupakan kewenangan para komisioner.


Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE