Catatan Kelam
Dua Dekade FPI

Baru empat bulan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto jatuh pada 1998. Tumbangnya Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun, menimbulkan euforia kebebasan di masyarakat. Muncul berbagai kelompok, gerakan, dan organisasi baru yang bebas.

Ketika proses reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih strategis. Bagi kelompok Islam ini, reformasi menjadi peluang untuk merebut hak-hak mereka yang telah dirampas oleh negara. Mereka tak khawatir dicap sebagai kelompok ekstremis kanan (fundamentalis) yang harus diberangus.

Pada 24 Rabiulakhir 1419 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1998, Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan di Pondok Pesantren Al Umm, Kampung Utan, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Deklarasi itu dihadiri para habib, ulama, dan aktivis gerakan Islam. Pencetus FPI tak lain adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab, Habib Idrus Jamalulail, KH Misbach Anam, KH Cecep Bustomi, KH Fathoni, dan lainnya.

Idrus Jamalullail dan Kiai Cecep Bustomi merupakan tokoh yang pernah dipenjara pada 1980-an karena kerap mengkritik Soeharto. Rizieq ditunjuk sebagai pimpinan FPI karena dianggap tokoh berpengaruh di kalangan Hadrami (keturunan Hadramaut, Yaman di Indonesia). Ayah Rizieq, yaitu Sayyid Husein, adalah pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia, penentang pemerintahan kolonial Belanda.

Dengan mencermati faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya FPI, tampak jelas bahwa kelahiran FPI tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial-politik di Indonesia.”

Rizieq, dikutip dari buku Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014, sebelumnya tercatat sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta. Kalangan kiai NU menyebut Rizieq sebagai kelompok NU garis keras di Jakarta. Sementara NU memilih lebih bijak dalam menyikapi masalah, FPI memilih jalur kekerasan.

Sebelum FPI resmi berdiri, aktivisnya lebih dahulu melakukan kegiatan keagamaan, tablig akbar, audiensi, dan silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Sama dengan elemen masyarakat lainnya, FPI menyuarakan perlunya reformasi moral. Setelah FPI terbentuk, semua kegiatan dipusatkan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Markas itu sekaligus menjadi kediaman Rizieq.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya FPI. Pertama, penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oknum penguasa. Kedua, kegagalan aparat negara menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat. Ketiga, adanya kewajiban setiap muslim menjaga harkat dan martabat Islam. Keempat, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. 

“Dengan mencermati faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya FPI, tampak jelas bahwa kelahiran FPI tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial-politik di Indonesia,” kata Al Zastrouw Ngatawi dalam bukunya, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI (2006).

Jurnal Ilmu Dakwah edisi Juli-Desember 2014 bertajuk ‘Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam’ karya Machfud Syaefudin menyebutkan, dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangannya, FPI bertujuan melakukan amar makruf nahi mungkar. Juga guna membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta maraknya transaksi miras dan narkoba.

Untuk merealisasi tujuannya, dibentuklah struktur organisasi, yakni Jamaah FPI dan Laskar FPI. Jamaah FPI berfokus melakukan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sementara itu, Laskar FPI berfokus melakukan tekanan secara fisik dengan menyerbu tempat hiburan malam, sweeping, dan demonstrasi. Laskar FPI cenderung mirip militer atau milisi yang dikomandoi Ketua Umum FPI.  “Sebagian doktrin kepada pengikut gerakan FPI bahwa pimpinan mereka adalah pada habaib dan ulama, yang merupakan cerminan orang-orang suci yang mendapat legitimasi agama,” tulis Machfud.

Zastrouw menerangkan, dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan, FPI memiliki asas Islam ala ahlussunnah wal jamaah (aswaja). Tapi aswaja FPI tak sama dengan pemahaman kalangan NU dan Muhammadiyah. Aswaja FPI lebih mirip dengan kelompok Salafi, seperti Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah (FKAWJ) pimpinan Ustaz Ja’far Umar Thalib. Aswaja yang mereka sepakati adalah berpegang pada kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an dan hadis.

Paham kelompok aswaja ini berusaha menjaga autentisitas agama sampai pada hal yang bersifat simbolis. Perbedaan ritual dan simbol dianggap sebagai penyimpangan ajaran agama. Walau begitu, aswaja FPI dan kelompok Salafi ini berbeda penerapannya. FPI dinilai lebih luwes daripada kelompok Salafi, yang kaku dan sering berkonflik di tengah masyarakat. “Dengan demikian, paham keagamaan FPI ini tergolong skripturalis-simbolis, yakni menjaga ajaran sampai pada tataran yang paling simbolis, meski hal itu harus dilakukan dengan melanggar substansi dari ajaran itu sendiri,” ungkap Zastrouw.

Menurut Zastrouw, ada empat jenis anggota FPI. Pertama, masyarakat awam yang ikut aktif kegiatan pengajian yang kadang tak tahu pengajarnya adalah kader FPI. Kedua, kelompok intelektual dan akademisi, tapi rata-rata tak memiliki basis pendidikan agama yang kuat serta sedikit sekali lulusan pesantren. Ketiga, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini didekati secara personal oleh pimpinan FPI. Kelompok ketiga ini kebanyakan dimasukkan ke dalam laskar FPI, tanpa pembinaan agama yang lebih mendalam. Mereka inilah yang dilatih secara fisik untuk melakukan sweeping dan demonstrasi. Keempat, golongan habaib dan alim ulama yang menjadi elite dalam FPI. Mereka ini menjadi pengarah dan penentu kebijakan, dan rata-rata memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang memadai.

Sayangnya, gerakan FPI yang lebih menonjol selama ini adalah aksi bersifat fisik. Dari penelusuran tercatat, ada ratusan aksi demonstrasi, penyerangan, sweeping, penggerebekan, dan bentrokan yang dilakukan FPI di sejumlah daerah. Tak selamanya FPI bergerak sendiri. Dalam beberapa kasus, FPI beraksi bersama kelompok lain, seperti Laskar Jihad Ahlussunnah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Barisan Muda Betawi (BMB).

Setelah didirikan, nama FPI mulai muncul saat mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 7 November 1998. Saat itu FPI menyampaikan aspirasi tuntutan rakyat yang menghendaki pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal, penghentian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan pencabutan dwifungsi ABRI (TNI).

Pada 22 November 1998, terjadi bentrokan warga dan FPI dengan ratusan preman asal Ambon di kawasan Ketapang, Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dari kasus ini, reputasi FPI semakin terangkat. Sepanjang 1999, FPI kerap melakukan sweeping dan penutupan tempat hiburan malam, perjudian, dan pelacuran di kawasan Jakarta. Pada 24 Juni 2000, ratusan anggota FPI pernah menyerang kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, terkait dengan ketidakpuasan atas hasil penyelidikan kasus Tanjung Priok 1984.

Pada 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monumen Nasional, Jakarta. Dalam aksi yang mendukung antidiskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah itu, 12 peserta AKKBB terluka. Rizieq pun harus mendekam di penjara. FPI memang kelompok yang paling getol menentang keberadaan Ahmadiyah dan terjadi banyak kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah oleh FPI di daerah. Dua contohnya adalah penyerangan Ahmadiyah di Cianjur pada 2005 dan Tasikmalaya pada 2012.

Dari catatan-catatan tindak kekerasan itulah, FPI kerap dituding sebagai kelompok radikal dan intoleran. Menurut Zastrouw, FPI adalah salah satu organisasi atau gerakan Islam yang mencoba mencari legitimasi agama demi mewujudkan kepentingannya. Gerakan FPI sebenarnya bukanlah gerakan Islam radikal-fundamentalis seperti yang diasumsikan banyak orang. Tapi gerakan yang muncul dari konflik politik di tengah masyarakat yang kacau akibat hilangnya kekuatan aparatur negara.

Gerakan FPI tidak bersifat ideologis, maka keberadaannya sangat bergantung pada kekuatan politik yang mem-backup-nya. Dengan kata lain, gerakan radikal FPI merupakan perwujudan dari adanya politik ingon-ingon (politik peliharaan), yakni suatu komunitas sosial yang dipelihara suatu kelompok politik tertentu yang bisa digerakkan setiap saat untuk mencapai tujuan politik kelompok yang memeliharanya.

“Radikalisasi FPI akan benar-benar menjadi kekuatan alternatif bagi masyarakat dalam menjawab problema sosial, tidak sebaliknya justru menjadi beban sosial, karena ulahnya yang merusak,” kata Zastrouw.