Meredam Ganjar di Kandang Banteng

Ganjar Pranowo bergegas ke Magelang setelah menerima pesan singkat dari protokoler Presiden Joko Widodo pada Jumat, 20 Mei lalu. Gubernur Jawa Tengah itu diminta hadir dalam acara Rakernas V Relawan Pro Jokowi di Balai Ekonomi Desa Ngargogondo, Borobudur, Magelang, pada keesokan harinya. Ganjar tidak bisa menolak meski saat itu dia sudah ada rencana untuk menghadiri acara lain di Solo dan Surabaya.

“Maka Ganjar ikut dengan Presiden. Datang dia di acara Projo itu,” tutur sumber detikX, orang dekat Ganjar yang enggan disebutkan identitasnya, saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 28 Oktober 2022.

Tak disangka, kehadiran Ganjar dalam acara ini justru berbuntut panjang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut marah besar terhadap Ganjar. Apalagi, saat itu, Jokowi sempat memberi kode yang dimaknai sebagai dukungan terhadap Ganjar untuk calon presiden 2024. Jokowi bilang, “Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu.”

Mendengar hal itu, Megawati langsung meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memanggil Ganjar ke Jakarta. Malam hari, sekitar pertengahan Juni 2022, Ganjar datang ke kantor Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Hasto, Wakil Sekretaris Jenderal Utut Adianto, Ketua Bidang Perekonomian Said Abdullah, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey sudah menunggu.

“Di situlah Ganjar ‘diadili’ di kantor DPP (PDI Perjuangan). Intinya dimarahi, yang paling keras suaranya itu Utut,” jelas sumber ini.

Tidak benar Pak Utut marah-marah. Kami berempat, semua dari hati ke hati berbicara tentang konsolidasi partai dengan Pak Ganjar. Saya saksi hidupnya.”

“Kalau kamu mau menunjukkan loyalitas kamu kepada partai, mulai hari ini kamu nggak boleh ke luar Jawa Tengah,” kata Utut kepada Ganjar dalam pertemuan itu, sebagaimana diceritakan ulang sumber detikX.

Utut Adianto belum merespons telepon maupun pesan singkat detikX saat dimintai konfirmasi ihwal ini. Sedangkan Said Abdullah membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam persamuhan itu, kata Said, elite PDI Perjuangan hanya meminta Ganjar berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan dalam setiap kegiatannya di luar Jawa Tengah. Kebetulan saja, sambung Said, yang menyampaikan pesan tersebut adalah Utut.

“Tidak benar Pak Utut marah-marah. Kami berempat, semua dari hati ke hati berbicara tentang konsolidasi partai dengan Pak Ganjar. Saya saksi hidupnya,” terang Said saat dihubungi reporter detikX pada Jumat, 28 Oktober lalu.

Pertemuan itu, tutur sumber detikX, hanya akumulasi dari banyak teguran lain DPP PDI Perjuangan terhadap Ganjar sejak pertengahan 2021. Sebelumnya, sekitar pertengahan Mei 2021, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sempat menyebut Ganjar sudah kemajon (kelewat batas).

Manuver Ganjar di media sosial dan pergerakan relawannya soal pencapresan dianggap bertentangan dengan amanat Rakernas II PDI Perjuangan 2021. Dalam Rakernas ini, disepakati bahwa penentuan pasangan capres-cawapres PDI Perjuangan sepenuhnya ada di tangan Megawati.

Dampaknya, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah diduga mengeluarkan instruksi kepada Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan se-Jawa Tengah untuk tidak lagi berhubungan dengan Ganjar. Ganjar juga dilarang berkomunikasi lagi dengan relawannya. Saat dimintai wawancara oleh reporter detikX, Bambang Pacul, yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, tak merespons.

Teguran ini mencapai puncaknya pada Oktober 2022 setelah Ganjar menyampaikan kesiapan sebagai capres 2024 dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta. Melalui surat bernomor 4545/IN/DPP/X/2022, Ganjar diminta datang ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 21 Oktober 2022. Di situ, Ganjar disidang oleh Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun.

Kepada reporter detikX, Komarudin mengatakan pertemuan dengan Ganjar berlangsung sekitar satu jam. Dalam pertemuan itu, Ganjar diminta mengklarifikasi pernyataan soal kesiapannya maju sebagai capres. Menurut Komarudin, pernyataan Ganjar ini telah memantik tafsir beragam yang memunculkan dinamika di tubuh partai.

“You tidak salah, tetapi pernyataanmu itu menyebabkan multitafsir, sementara kita harus menjaga kondisi kondusif,” kata Komarudin kepada Ganjar waktu itu.

Walhasil, Ganjar pun diberi teguran lisan terkait pernyataannya tersebut. Maksudnya, Ganjar tidak diperbolehkan lagi berbicara soal pencapresan dan harus menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Megawati.

Seusai pertemuan itu, Ganjar langsung bersikap dan menyatakan bahwa urusan pencapresan ada sepenuhnya di tangan Megawati. Namun, ketika ditanya wartawan apakah dia akan meralat pernyataannya soal pencapresan, Ganjar bergeming.

“Saya orang diklat, semua kader mesti siap apa pun, tapi keputusan ada di Ketua Umum,” tegas Ganjar di kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin, 24 Oktober 2022.

Sanksi terhadap Ganjar dianggap relawan dan orang dekat Ganjar sebagai bentuk ketidakadilan PDI Perjuangan. Para relawan Ganjar menyoroti sikap partai yang tidak memberikan sanksi kepada Puan Maharani, yang juga dianggap kerap melakukan manuver politik untuk capres 2024. Sebaliknya, alih-alih dijatuhi sanksi, pergerakan Puan justru mendapat dukungan langsung dari Megawati.

Dalam sebuah pertemuan elite PDI Perjuangan pada Juli lalu, Megawati memberi instruksi kepada Puan, yang merupakan putrinya sendiri, untuk menjalankan safari politik. Putri biologis Megawati ini diminta menemui sejumlah ketua umum partai sembari menjajaki kemungkinan koalisi. Sumber detikX yang mengetahui isi pertemuan itu menyebut instruksi Mega sebagai tindak lanjut dari hasil perbincangan Puan dengan Jokowi di Istana Bogor pada April silam.

Waktu itu, kata sumber ini, Puan sowan kepada Jokowi untuk maju sebagai capres 2024. Jokowi disebut mempersilakan Puan untuk maju dengan satu syarat. Puan diminta terlebih dahulu menaikkan elektabilitasnya sampai 15 persen. Tapi Puan menegonya. Maka disepakatilah angka 12,5 persen.

Melihat gelagat Megawati yang tidak mengerem langkah Puan, Jokowi disebut sempat khawatir kalau-kalau elektabilitas Puan bisa menembus angka yang sudah disepakati. Karena itulah, Jokowi pun memanggil beberapa lembaga survei politik ke Istana Negara pada September 2022. Jokowi, kata sumber ini, menanyakan kemungkinan elektabilitas Puan naik sampai 12,5 persen pada akhir tahun.

“Semuanya bilang, ‘Nggak mungkin, jangankan 12,5 persen. 5 persen saja nggak mungkin,’” klaim sumber ini kepada reporter detikX.

Executive Director Charta Politika Yunarto Wijaya membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Jokowi pada September silam. Tetapi dia membantah bahwa pertemuan itu spesifik membahas elektabilitas Puan Maharani.

“Dia (Jokowi) ingin tahu data survei terakhir di kami seperti apa. Tapi Jokowi itu fokus utamanya adalah kepuasan publik, lalu efeknya secara elektoral seperti apa. Terus siapa-siapa saja yang naik elektabilitasnya,” imbuh Yunarto kepada reporter detikX.

Sedangkan Said Abdullah membenarkan adanya pertemuan Puan dengan Jokowi di Istana Bogor pada April silam. Namun dia membantah bila dikatakan bahwa pertemuan cucu Sukarno itu dengan Presiden ke-7 Indonesia tersebut membicarakan pencapresan.

Said mengatakan pertemuan Puan dengan Jokowi hanya membahas percepatan pengesahan rancangan undang-undang yang tengah dirancang legislatif dan pemerintah. Puan datang dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPR.

Saat itu, kata Said, Puan meminta agar pemerintah segera menyelesaikan materi sejumlah RUU yang pengesahannya kerap didesak oleh masyarakat. Itu saja. “Kok tiba-tiba muncul Mbak Puan minta restu ke Presiden. Dari mana isu itu?” tanya Said.

Mengenai tidak adanya sanksi kepada Puan, Komarudin Watubun mengatakan DPP PDI Perjuangan tidak punya alasan memberikan sanksi kepada mantan Menko PMK ini. Sebab, ia menganggap apa yang dilakukan Puan sudah sesuai dengan instruksi Megawati.

Apalagi Puan juga tidak pernah secara eksplisit menyatakan siap menjadi calon presiden di depan publik. Tidak seperti Ganjar, yang secara terang-terangan menyatakan siap jadi presiden.

“Kalau Mbak Puan kan waktu itu ditanya kesiapannya jadi presiden jawabannya, ‘Kalau kamu mau mencalonkan saya jadi presiden, alhamdulillah, tetapi yang menentukan calon presiden itu Ibu Ketua Umum’. Itu jawaban yang tepat,” kata Komarudin.

Atas keputusan yang dianggap pilih kasih inilah sejumlah relawan menilai kesempatan Ganjar menjadi capres yang dicalonkan PDI Perjuangan kian tipis. Apalagi kini hubungan Ganjar dengan dua sahabat karibnya di DPP PDI Perjuangan, Hasto dan Bambang Pacul, juga dikabarkan sudah retak. Ketiganya sama-sama lulusan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari Universitas Gadjah Mada yang datang ke Jakarta pada awal 1990-an untuk bergabung bersama PDI Perjuangan.

Keretakan hubungan tiga sekawan ini terlihat dari sikap yang ditunjukkan Bambang Pacul dan Hasto kepada Ganjar. Bambang Pacul kerap menyindir Ganjar dengan menyebut karibnya itu ‘keminter, kemlinthi, dan kemajon’. Sedangkan Hasto jadi orang yang justru berkali-kali memberi sanksi terhadap Ganjar.

Padahal Hasto dan Bambang Pacul, menurut sumber detikX, adalah orang yang paling diharapkan bisa menjadi penyambung lidah antara Ganjar dan Megawati. Hasto dan Bambang, kata sumber ini, adalah sosok paling penting yang berhasil membawa Ganjar ke kursi Jateng-1. Tanpa mereka, Ganjar diyakini akan sulit untuk mencapai kursi RI-1.

Ketika ditanyai soal ini, Hasto membantah keretakan hubungannya dengan Ganjar. “Kalau retak, kami tidak bersama,” kata Hasto kepada reporter detikX melalui pesan singkat. Sedangkan soal pencapresan, Hasto hanya menjawab keputusan capres yang diusung PDI Perjuangan nantinya akan ditetapkan pada Juni 2023.