"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani COVID-19. Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," kata Khofifah di Surabaya, Jumat (26/6/2020).
Khofifah memaparkan selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Pihaknya selalu mempertimbangkan pendapat dari pakar epidemiologi dalam setiap pengambilan kebijakan.
Selain itu, Khofifah juga membeberkan fakta terkait tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan. Survey dari IKA FKM UNAIR ini menyebut tingkat kepatuhan masih kurang maksimal.
Khofifah mengatakan temuan pakar menyebut jika hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Jatim.
Di kesempatan yang sama, Khofifah mengungkapkan untuk menuntaskan pandemi ini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pihaknya butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan COVID-19 ini bisa diputus.
"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten atau Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," papar Khofifah.
"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," imbuhnya. (hil/iwd)