.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas rancangan anggaran 2021 dengan Komisi II DPR dan mengusulkan tambahan anggaran. Komisi II menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 696 miliar untuk KPU dan Rp 699 miliar untuk Bawaslu.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pagu indikatif KPU tahun 2021 sebesar Rp 2.048.554.992.000 (Rp 2,04 triliun). KPU juga mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 696 miliar untuk belanja operasional dan nonoperasional.
"Terhadap pagu anggaran indikatif KPU 2021, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 696,9 miliar sehingga diharapkan pagu anggaran KPU 2021 adalah sebesar Rp 2,744 triliun," kata Arief dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (25/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan pagu indikatif Bawaslu tahun 2021 sebesar Rp 1.641.340.603.000 (Rp 1,6 triliun). Bawaslu juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.
"Pagu indikatif 2021 Bawaslu ada Rp Rp 1.641.340.603.000. Dari besaran ini, kami alokasikan pada penyelenggaraan pemilu dan untuk dukungan manajemen," kata Abhan.
"Kami sampaikan, kami menyampaikan usulan tambahan anggaran Bawaslu tahun anggaran 2021 yang total 699 miliar," imbuhnya.
Komisi II pun menyetujui usulan penambahan anggaran KPU dan Bawaslu. Komisi II akan meneruskan usulan tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU RI sebesar Rp 696.099.008.000 (Rp 696 miliar) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KPU RI tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat.
"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu RI sebesar Rp 699.169.642.999 (Rp 699 miliar) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KPU RI tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," pungkasnya.
(azr/zak)
