Komisi II DPR Bahas Kemungkinan Pilkada 2024 Diundur, Pileg-Pilpres Tetap

Yulida Medistiara, Zunita Putri - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 19:40 WIB
Gedung DPR
Foto ilustrasi Gedung DPR: (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPU mengatakan saat ini DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas wacana mengundurkan waktu Pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027. KPU menyebut wacana itu masih dalam tahapan perencanaan di DPR.

"Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, atau sedang merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format Pilkada dan pemilu yang tepat untuk kita semua, karena sepertinya akan diundur lagi untuk Pilkada serentaknya, bukan, maksudnya Pemilu kada serentaknya pada tahun 2027, kalau saya tidak salah," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar Nasional bertajuk 'Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal', Selasa (23/6/2020).

Ilham mengatakan wacana itu akan diatur sesuai dengan undang-undang Pilkada dan undang-undang Pemilu. "Tentu bagaimana proses dinamika yang dilakukan dalam penyusunan UU Pilkada dan UU pemilu," katanya.

Dia menjelaskan untuk Pilkada 2020, saat ini KPU sudah menyiapkannya, ada 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2020.

"Ini adalah beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada ada 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota hanya 2 daerah saja yang tidak ikut menyelenggarakan Pilkada tahun 2020, yaitu Aceh dan DKI jakarta," jelas Ilham dalam diskusi itu.

Ketika dikonfirmasi, Ilham menegaskan wacana memundurkan Pilkada yang dimaksud adalah wacana Pilkada di tahun 2024, bukan Pilkada 2020. Dia menegaskan untuk Pilkada 2020 KPU sedang mempersiapkan segalanya.

"Konteksnya Pilkada, masih dibahas dengan berbagai alternatif oleh DPR dan pemerintah," kata Ilham saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi membenarkan Komisi II sedang merancang pembahasan perubahan waktu PIlkada 2024 itu. Arwani menyebut usulan itu muncul dari pendapat-pendapat fraksi di DPR.

"Sekarang fraksi DPR sedang menyusun, rancangan usulan perubahan UU Pemilu perubahan nomor 7 tahun 2017, Panja-nya baru dibentuk kemarin, Panja RUU Pemilu, baru ada rapat rencana tanggal 24 Juni kita rapat, rapat perdana Panja, nah memang kalau dari rapat di komisi II sebelumnya pandangan beberapa fraksi memang mengisyaratkan untuk Pemilukada di 2024 diubah, diubah itu bisa jadi dijadwalkan di tahun setelah itu, atau ada yang usul dinormalisasikan, artinya bisa jadi yang habisnya 2022 bisa jadi ya 2022 gitu, itu untuk Pemilukada," jelas Arwani saat dikonfirmasi terpisah.

Meski begitu dia menegaskan Pemilu nasional yakni Pilpres dan Pileg tetap digelar di 2024 mendatang. Pembahasan perubahan ini hanya dikhususkan untuk Pemilukada yang semula rencananya ingin dibarengi dengan Pemilu nasional.

"Tapi kalau untuk Pilpres, Pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024," tegasnya.

Pemerintah, kata Arwani, juga belum bersikap dengan usulan ini. Sebab, usulan perubahan ini masih sebatas rancangan, dan belum dibahas secara resmi oleh Komisi II DPR RI.

Lalu, apa alasan DPR mengubah Pilkada 2024? Arwani mengatakan perubahan ini berkaca pada Pemilu 2019. Dia mengaku perubahan ini untuk memudahkan masyarakat dalam memilih kepala daerah nantinya.

"Salah satu yang menjadi latar belakang kenapa disatukan di satu tahun itu salah satunya untuk efektifitas, efisiensi dan memberikan kemudahan, tapi kalau kita lihat praktik di 2019 dengan minus Pemilukada saja kita mendapatkan banyak kesulitan yang dialami baik oleh penyelenggara, kontestan, atau masyarakat. Jadi misalnya terkait faktor keselamatan, akhirnya dijadikan pertimbangan," jelasnya.