.webp)
Pembahasan soal penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) muncul dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi VIII juga meminta pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dipercepat.
"Penguatan kelembagaan tidak hanya di BNPB, tetapi juga BPBD-BPBD dalam menghadapi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial di Indonesia. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (23/6/2020).
Terkait penguatan BPBD, Kepala BNPB Doni Monardo meminta ada pasal soal jabatan struktur pimpinan BPBD dalam revisi UU Penanggulangan Bencana. Pasalnya, menurut Doni, pimpinan BPBD hanya dijabat Pelaksana Harian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyangkut masalah BPBD, di satu sisi kita memang berharap BPBD ini memiliki kemampuan yang lebih baik, tapi mungkin ada bagusnya dalam revisi UU itu ditegaskan tentang jabatan struktural untuk pejabat BPBD. Selama ini kan Kalaksa, Kepala Pelaksana Harian untuk BPBD. Seharusnya dijabat oleh Sekda, tetapi Sekda sendiri tentu mungkin juga akan kesulitan ketika dalam kondisi darurat harus menangani hal ini. Jadi mungkin kalau boleh nanti dalam revisi pun itu menjadi salah satu pasal yang mewajibkan," ujar Doni.
Selain itu, Doni mengatakan masih ada kabupaten/kota yang tidak ada BPBD yang menurutnya akan menyulitkan jika terjadi bencana. Doni ingin Kepala BPBD dijabat seseorang yang kompeten menangani penanggulangan bencana.
"Mudah-mudahan dengan revisi yang bisa diinisiasi oleh Komisi VIII, ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh kabupaten/kota dan provinsi menyiapkan untuk pejabat BPBD ini adalah orang-orang yang kompeten," tutur Doni.
"Saya sudah pernah juga melaporkan kepada beberapa menteri dan juga di hadapan Presiden, bahwa menunjuk seorang Kepala BPBD ini tidak bisa hanya orang yang sekadar... jadi bukan orang yang kompeten di bidangnya, sehingga ketika terjadi (bencana), nggak bisa apa-apa," imbuhnya.
Doni mencontohkan, saat banjir melanda wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada tahun baru 2020 lalu, BNPB menjadi satu-satunya lembaga yang siap menanganinya. Menurutnya, BNPB selalu sigap karena telah mengatur piket karena terbiasa menghadapi bencana bahkan di hari libur.
"Dan itupun kita lihat di lapangan, banyak daerah yang sama sekali tidak siap, apalagi sebagian dari pejabatnya tidak di tempat. Hari libur, Pak, tanggal 1 Januari. Kalau kami di BNPB udah biasa, Pak, setiap hari libur, Sestama, Deputi Tanggap Darurat sudah mengatur piket, karena mereka di sini udah terbiasa. Biasanya mereka bilang, kalau hari libur itu sering terjadi bencana. Jadi selalu siap," ungkapnya.
Selain itu, Doni menyebut tugas BNPB yang juga menjadi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 saat ini tidak hanya menangani pandemi Corona. Pasalnya, menurut Doni, tim BNPB juga siap jika terjadi bencana.
"Hari ini pun kalau dikatakan BNPB tugasnya hanya mengurusi COVID, sekarang juga tidak. Kami mengirimkan tim, kemarin gempa di Morotai, tim dari BNPB tiba. Banjir, tanah longsor, BNPB pasti hadir. Karena yang sudah tergabung COVID itu sudah tersusun organisasinya, kemudian sudah ada tim reaksi cepat yang setiap saat akan bisa bergerak ke berbagai daerah untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami musibah," ujar Doni.
