Gerindra: Kalau Poyuono Tak Hadir Sidang MK Partai, Prabowo Ambil Langkah

Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Ari Saputra)

Jakarta -

Jadwal sidang untuk salah satu Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Arief Poyuono, terkait isu 'PKI dimainkan kadrun' telah ditetapkan Mahkamah Kehormatan (MK) DPP Gerindra. Partai Gerindra meminta Poyuono menghadiri sidang tersebut.

"Kita kan menghormati haknya sebagai seorang kader untuk dimintakan keterangannya atau klarifikasinya di Mahkamah Partai. Sebagai kader yang baik, sebaiknya melakukan klarifikasi dong, sebaiknya menghadiri klarifikasi dong," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Untuk diketahui, jadwal sidang klarifikasi Arief Poyuono dijadwalkan akan digelar pada Selasa, 23 Juni 2020. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang juga pernah dipanggil Mahkamah Partai menyarankan Poyuono dipecat kalau tak hadir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi saran itu, Dasco mengatakan usulan pemecatan tidak bisa diberikan melalui media. Namun, menurut Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan mengambil langkah sesuai AD/ART partai jika Poyuono tak hadir dalam sidang klarifikasinya.

"Soal usulan pemecatannya itu ya nggak bisa usulan pemecatan dilakukan lewat media. Tindakan dilakukan atau tidak dilakukan itu tunggu keputusan rekomendasi atau keputusan dari Mahkamah Partai. Jadi tindakan itu baru bisa diambil kalau sudah ada hasil persidangan. Itu kalau dia datang, hasil persidangan kalau dia datang," jelas Dasco.

"Kalau dia tidak datang, setelah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Gerindra, maka Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina yang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Langkah-langkah yang dianggap perlu itu tentunya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," imbuhnya.

Dasco menjelaskan pemanggilan terhadap Poyuono karena dirinya yang bukan juru bicara resmi partai dinilai menyalahi kode etik dalam membuat pernyataan. Menurut Dasco, ada pakem khusus di internal Gerindra dalam menyampaikan pernyataan mewakili partai.

"Memang Partai Gerindra adalah partai koalisi, namun dalam melakukan pembelaan terhadap pemerintah atau kepala negara juga ada tata cara atau strategi yang sudah digariskan oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina kami. Tidak lantas kemudian mengeluarkan statement yang membela (pemerintah), namun menyerang pihak-pihak lain," tegas Dasco.

Tonton juga 'Prabowo: Saya Bersaksi Presiden Jokowi Berjuang demi Bangsa dan Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Menurut Dasco, sudah ada aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kader Gerindra dalam membuat pernyataan. Pemanggilan Poyuono disebutnya karena dia tak memenuhi aturan tersebut.

"Ada hal yang boleh, ada hal yang tidak (boleh) yang sudah digariskan oleh Ketua Umum kami, yang pada prinsipnya sebagai partai koalisi, harus membela program pemerintah, harus membela Presiden, tapi dengan tata cara yang telah digariskan. Oleh karena yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi pakem itu, sehingga yang bersangkutan kemudian diminta klarifikasinya ke Majelis Kehormatan," ujar Dasco.

Sebelumnya diberitakan, sidang terhadap Arief Poyuono terkait komentar isu kebangkitan PKI dimunculkan 'kadrun' dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2020, di kantor DPP Partai Gerindra. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyarankan Poyuono dipecat kalau tak hadir.

"Seandainya Saudara Arief Poyuono tidak mau menghadiri pemanggilan, saya usulkan agar diberikan sanksi pemecatan," sebut Andre dalam akun Twitternya, Jumat (19/6).

Masalah ini bermula ketika Poyuono berbicara soal isu kebangkitan PKI dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI. Poyuono lalu ditanya siapa yang memunculkan isu kebangkitan PKI ini. Dia menyinggung soal 'kadrun'.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," sebut Poyuono.

Pernyataan Poyuono ini menimbulkan kontroversi. Tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara Poyuono.

Halaman 1 2

Selanjutnya