.webp)
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditargetkan bisa segera selesai dan akan terus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Pembahasan di masa reses ini sudah seizin pimpinan, ini juga sesuai peraturan perundangan, dan pembahasan di panitia kerja (Panja) ini sangat terbuka, bisa diakses semua publik lho," kata Achmad Baidowi, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).
Baidowi mengatakan Baleg ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker ini justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang luas untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Tak hanya soal ketenagakerjaan yang selama ini selalu mengundang pro kontra di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu izin tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," ungkap Baidowi.
Selain itu, menurutnya persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian dengan memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Kemudian, perdebatan yang konstruktif juga terjadi dalam pembahasan perihal data tunggal UMKM.
"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa, ini penting sekali supaya jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif," imbuhnya.
Baidowi pun mengatakan Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker bisa diselesaikan sesegera mungkin. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perkoperasian nomor 130-148 yang diputuskan ditunda, akan dibahas kembali dalam rapat kerja lanjutan.
"Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya diusahakan secepat mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan ya," pungkasnya.
(akn/ega)
