.webp)
Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan ibadah haji tahun 2020 karena sejumlah alasan, salah satunya pandemi Corona (COVID-19). Pembatalan ini juga berdampak ke petugas haji daerah, mereka batal melaksanakan ibadah haji tahun ini.
"Bersamaan dengan terbitnya KMA (keputusan Menteri Agama) ini, petugas haji daerah pada penyelenggaraan haji tahun ini dinyatakan batal," ujar Menag Fachrul Razi saat konferensi pers melalui akun YouTube, Selasa (2/6/2020).
Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) yang telah disetorkan juga akan dikembalikan Kemenag ke masing-masing kepala daerah. Fachrul mengatakan pemerintah daerah dapat kembali mengusulkan nama lain atau nama sama petugas pembimbing haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BIPIH yang telah dibayarkan juga akan dikembalikan, gubernur dapat kembali mengusulkan. KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dapat mengusulkan nama lain, atau sama pada penyelenggaraan haji tahun depan," jelasnya.
"Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU pada penyelenggaraan haji 1441 Hijirah ini, atau 2020 akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar Ali, mengatakan proses pengembalian setoran BIPIH ini sangat mudah. Setoran dana BIPIH ini akan segera dikembalikan.
"Mekanismenya gampang, karena mereka membayar BIPIH untuk petugas yang di daerah itu juga atas nama pemerintah daerah maka ya, mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada Pemda, karena SK-nya Kemenag itu adalah satu kesatuan, jadi untuk DKI petugas hajinya ini, ini, ini, sehingga dia membayar ini juga bisa dilacak, jadi sangat mudah sekali. sangat gampang dan mudah sekali," ucap Nizar.
