Jakarta -
Menteri Agama Fachrul Razi memastikan calon jemaah haji tahun 2020 yang telah membayar setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) otomatis akan berangkat pada 2021. Namun Fachrul mengatakan setoran Bipih itu bisa ditarik jika calon jemaah menginginkan.
"Jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya-biaya perjalanan haji atau Bipih tahun ini akan menjadi jemaah haji tahun 1442 hijriah atau 2021 mendatang," ujar Fachrul saat konferensi pers melalui akun YouTube, Selasa (2/6/2020).
Namun, jika calon jemaah membutuhkan uang tersebut, dana itu bisa ditarik kembali. Fachrul memastikan pihaknya akan membantu calon jemaah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun juga setoran pelunasan Bipih juga dapat dimintakan kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan kalau dia butuhkan, silakan. Kami akan mendukung itu semua dengan sebaik-baiknya," katanya.
Dalam konferensi pers ini, Menag Fachrul tidak menjelaskan lebih jauh apa akibat apabila calon jemaah haji memilih menarik setoran ini. Namun, dalam sesi tanya-jawab, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menjelaskan mekanisme pengembalian uang kepada petugas pembimbing haji daerah dan penyesuaian tarif ibadah haji tahun 2021.
"Mekanismenya gampang, karena mereka membayar Bipih untuk petugas yang di daerah itu juga atas nama pemerintah daerah, maka ya mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada pemerintah daerah, karena SK-nya Kemenag itu adalah satu kesatuan, jadi untuk DKI petugas hajinya ini, ini, ini, sehingga dia membayar ini juga bisa dilacak, jadi sangat mudah sekali. Sangat gampang dan mudah sekali," jelas Nizar.
Faktor Kesehatan Jadi Alasan Pembatalan Haji Tahun 2020:
Terkait penyesuaian tarif, Nizar mengatakan jika ada kenaikan tarif ibadah haji tahun 2021, calon jemaah haji yang batal tahun ini tetap diharuskan membayar kekurangan uang dari besaran tarif yang ditentukan jika ada kenaikan. Namun, jika tarif ibadah haji tetap sama dengan tahun ini, calon jemaah tidak harus membayar apa pun lagi karena sudah lunas pada 2020.
"Andaikata misalkan sama dengan tahun ini, tentu tidak ada penambahan, tetapi jika ada kenaikan, misalnya naik Rp 1 juta dari tahun 2020, ya tentu dia hanya membayar selisihnya hanya Rp 1 juta misalkan. Sebaliknya, jika ada penurunan, akan dikembalikan lagi ke jemaah, plus seperti yang disampaikan Pak Menteri, dana manfaat itu akan dikembalikan secara utuh kepada jemaah haji," jelasnya.
Lebih lanjut, Menag Fachrul memastikan dana manfaat akan tetap diberikan kepada calon jemaah. Namun besarannya tidak sama setiap orang, sesuai dengan masing-masing besaran jumlah yang dibayarkan.
"Memang masalah uang kita fair banget, tadi saya udah garis bawahi sangat fair, karena jumlahnya tidak sama yang paling tinggi yang paling rendah kan ada yang pelunasan Bipih Rp 6 jutaan, tapi tinggi Rp 16 juta, ya nilai manfaatnya nggak mungkin kita samakan, kita bagi sesuai nilai manfaat dari uang yang bersangkutan. Nanti kalau ada kenaikan ibadah haji tahun depan ya kita ambil dari sini, kalau ada kenaikan, ya jadi kita doakan mudah-mudahan tetap sama, mudah-mudahan ada penurunan," ucap Fachrul.
Diketahui, pemerintah memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Ada sejumlah alasan pemerintah membatalkan haji, salah satunya karena memperhatikan keselamatan calon jemaah haji di tengah pandemi Corona (COVID-19).
"Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020 atau tahun 1441 Hijriah," kata Menag dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui YouTube.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
