.webp)
Pemkab Blitar menyatakan bersiap menghadapi kehidupan new normal. Berbagai skenario telah dirancang bersama semua OPD agar layanan publik tetap optimal.
Bupati Blitar Rijanto menyatakan, situasi yang berkembang saat ini sangat dinamis. Sehingga Pemkab Blitar harus bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi saat new normal. Namun, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan semua OPD dalam merancang skenario layanan publik agar tetap optimal.
"Kita harus mempelajari situasi yang sangat dinamis ini. Manakala kita harus hidup berdampingan dengan Corona, saya akan segera mengambil langkah bersama, dengan memberikan petunjuk kepada semua OPD agar membuat perencanaan bagaimana menghadapi new normal dan layanan publik tetap optimal," kata Bupati kepada detikcom di Pendopo Pemkab Blitar di Kanigoro, Selasa (26/5/2020).
Layanan publik yang harus tetap berjalan optimal, Rijanto mencontohkan seperti Dukcapil dan rumah sakit. Dalam layanan itu, lanjutnya, pelaksanaan semua kegiatan harus tetap berpedoman pada protap COVID-19. Seperti masyarakat wajib mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.
"Seperti sektor pelayanan pencatatan sipil, mobilitas pelayanan volumenya sangat tinggi. Sehingga OPD terkait tetap diminta menerapkan protokol kesehatan dengan sangat disiplin," tandasnya.
Terkait masih banyaknya masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, Rijanto menilai tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi. Sanksi perlu dirumuskan dengan cara seksama, dengan menyesuaikan yang ada dan memikirkan aspek lainnya.
"Kita tidak boleh menerapkan sanksi tanpa mempertimbangkan aspek lainnya," ujarnya.
Rijanto menegaskan, pemerintahan harus tetap berjalan dengan menyesuaikan situasi yang sangat dinamis ini. Karena pemerintah daerah, tegak lurus dengan instruksi pusat dan Pemprov Jatim tentunya.
Berkaitan dengan istruksi pusat itulah, maka Rijanto sampai saat ini masih menunggu soal kebijakan dibukanya kembali lokasi wisata, usaha kecil masyarakat, pendidikan dan kesehatan.
"Saya mohon semuanya menyadari kondisi ini. Secara garis besar karena kita pemerintahan tegak lurus dengan provinsi dan pusat. Sehingga kami menunggu perkembangan yang dilakukan oleh pusat dan Provinsi Jatim menyangkut pendidikan, wisata dan kesehatan," tandasnya.
Pembukaan lokasi wisata, menurutnya juga tidak bisa serta merta dilakukan Kabupaten Blitar. Karena soal wisata, Kabupaten Blitar sebagai bagian NKRI mempunyai keterkaitan yang saling terikat dengan wilayah lain di Indonesia.
"Di samping menunggu instruksi pusat dan pemprov, kita juga memantau perkembangan lokal, regional dan nasional. Pertama yang harus kita lakukan di era new normal, adalah mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kurva paparan bisa turun atau minimal landai," pungkasnya.
