.webp)
Pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan berbeda soal pengurangan PSBB. Partai Golkar menilai rencana pemerintah pusat untuk mengurangi PSBB harus didukung dengan data faktual.
"Saya kira setiap kebijakan harus berbasis pada data faktual berdasarkan atas kasus COVID-19. Jika data positif COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai dan menurun, maka sebaiknya wacana relaksasi PSBB di suatu daerah sebaiknya dikaji ulang," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).
Ace juga memberi sejumlah catatan soal rencana pengurangan PSBB ini. Catatan itu adalah protokol kesehatan di bidang pelayanan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu, untuk menuju ke arah relaksasi kebijakan PSBB, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun berbagai protokol kesehatan yang banyak digunakan masyarakat atau publik. Pemerintah harus menyusun protokol kesehatan di bidang pelayanan publik terutama sektor transportasi, pendidikan, perdagangan, pasar, perindustrian, kegiatan keagamaan dan lain-lain," ujarnya.
Menurut Ace, pemerintah tetap harus menekankan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga. Dia mendorong pemerintah menyiapkan juga alat-alat kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
"Yang juga sangat penting adalah mempersiapkan infrastruktur yang mendukungnya. Setidaknya, alat-alat kesehatan pencegah persebaran COVID-19 di berbagai tempat yang banyak digunakan masyarakat," ucap Ace.
Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB:
Ace menilai pemerintah pusat dan daerah harus satu persepsi dan sikap dalam segala kebijakan, khsusunya pengurangan PSBB. Dia setuju dengan anjuran pemerintah pusat agar warga dapat beradaptasi dengan virus Corona.
"Dalam kaitan ini, pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki kesamaan persepsi dan sikap dalam kebijakan agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Saya setuju dengan upaya kita untuk melakukan adaptasi terhadap COVID-19 karena memang hingga saat ini berbagai pakar epideimologi dan WHO mengatakan virus Corona tidak akan hilang," sebut Ace.
"Selagi belum ditemukan vaksinnya, maka harus ada upaya yang serius dari kita untuk menyusun protokol kesehatan untuk menciptakan 'new normal' ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan tidak akan ada pelonggaran PSBB, namun yang ada hanya pengurangan PSBB. Hal itu menurutnya yang sedang dikaji pemerintah.
"Yang perlu saya tekankan, Pak Presiden menegaskan kembali tak ada itu pelonggaran terhadap PSBB. Bahwa akan ada pengurangan pembatasan, iya. Itu akan dikaji," ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat memberi keterangan seusai ratas yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5).
Berbeda versi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada ketentuan untuk melonggarkan PSBB. Menurutnya, PSBB bisa mulai dilonggarkan jika angka penularan virus Corona di bawah angka 1.
"Saya tidak bisa katakan berapa hari, berapa minggu, saya rasa tidak ada yang bisa mengatakan itu. Tapi kita percayakan pada pendekatan sains, nih. Para epidemiologis ngitung terus, monitor, begitu angkanya 0,7 atau 0,8, kita sudah mulai lega nih dan pada saat itu kita Insya Allah mulai easy, mulai melonggarkan (PSBB)," kata Anies dalam dialog dengan Ben Soebiakto di acara Live Stream Fest Vol 3, Sabtu (16/5).
