Minta Informasi Pendaftaran Siswa Mudah Dimengerti, Anies Kenang Masa Kampanye

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Anies bercerita saat kampanye Pilgub DKI 2017, dia mendengar cerita dari orang tua siswa.

"Ingat zaman kampanye, itu momen yang tidak bisa lupa. Bagaimana, ada orang tua datang ke saya dan bilang, 'Pak Anies, anak saya pintar tapi anak saya tidak bisa sekolah negeri. Karena daftarnya online, saya tidak punya online Pak,'" ucap Anies dalam rapat persiapan PSBD, seperti dilihat di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Anies meminta, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan informasi dengan mudah. Harus dipastikan orang tua siswa bisa memahami informasi penerimaan siswa baru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya berharap, mekanisme komunikasinya dibuat sesederhana mungkin. Jangan bayangkan sebagai unsur dinas, (tapi) orang tua awam. Jadi materi komunikasi sering gunakan perspektif kita, harusnya perspektif mereka, warga," ucap Anies.

Simak juga video Pentingnya Peran Guru-Orang Tua Dampingi Anak Belajar di Rumah:

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menyebut sistem PPDB DKI Jakarta akan dilakukan secara daring atau online. Kebijakan itu sebagai cara untuk merespon pandemi Corona yang masih berlangsung.

"PPDB dari rumah untuk mencegah berkumpulnya peserta didik orang tua atau wali secara fisik di sekolah. Di mana, mekanisme PPDB di rumah ini, peserta atau calon peserta didik dapat lihat teknis pendaftaran sampai daya tampung secara online. Daftar online verifikasi oleh panitia PPDB, dan lihat hasil seleksi dan lapor diri juga secara online," kata Nahdiana, dalam rapat tersebut.

Pendaftaran siswa baru akan dimulai pada 15 Juni. Lalu, Hari pertama sekolah direncanakan pada 13 Juli 2020.

"Pendaftaran online dimulai 15 Juni, sampai 9 Juli. Persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah direncanakan 11 Juli. Hari pertama sekolah dengan pertimbangan kebijakan pemerintah pusat dan daerah kami siapkan 13 Juli 2020," kata Nahdiana.

Halaman 1 2

Selanjutnya