.webp)
Di tengah ricuh pembagian bantuan sosial (bansos) sembako antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta muncul usul baru agar ada jalan tengah. Usul tersebut adalah memberikan uang tunai kepada warga. Hal ini agar kisruh pemerintah pusat dan Pemprov DKI soal bansos berakhir dan masyarakat tak bingung.
"Kita butuh persatuan dalam mengatasi agar wabah ini segera berakhir dan masyarakat tidak bingung. Soal bansos ini sebenarnya bisa ditekan permasalahannya jika dilakukan penyaluran tunai bukan lewat barang," kata Ketua KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).
Diana turut menyoroti permasalahan data penerima bansos bisa salah satunya pemberian bantuan dalam bentuk sembako. Ia menilai jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai akan jauh lebih efektif dari sisi data penerima dan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan. Ia berujar bantuan sembako atau nontunai akan memakan waktu dari proses penyiapan hingga proses pengiriman ke alamat yang sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin ada berita terlambat gara-gara menunggu ketersediaan wadah. Hambatan-hambatan teknis akan banyak bermunculan jika pemberian bantuan nontunai. Sementara masyarakat sudah sangat membutuhkan," ungkapnya.
Dari sisi persediaan barang, ujar Diana, akan terjadi kekurangan stok terutama sembako karena permintaannya tiba-tiba melonjak. Diana menyebut pemberian bantuan tunai jauh lebih bisa menaikkan daya beli dan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat secara riil.
"Masyarakat bisa membelanjakan kepada warung atau toko sekitar sehingga ekonomi rakyat berjalan. Kemudian mereka bisa membeli bahan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlahnya bisa lebih banyak karena didapatkan dengan harga yang lebih murah," terangnya.
Diana menyebut dengan bantuan tunai masyarakat diarahkan untuk belanja di warung-warung terdekat demi mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Warga juga bisa diminta untuk menjalankan protokol kesehatan dalam PSBB saat berbelanja kebutuhan.
"Dengan PSBB justru warga harus belanja di warung terdekat dan sekitar sehingga di setiap titik RT/RW ada perputaran ekonomi riil. Ini justru bisa menolong masyarakat menengah ke bawah yang terpukul secara ekonomi," sebutnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengumumkan pemberian bantuan sosial terhadap warga Jakarta yang terdampak pandemi Corona bersamaan dengan pemerintah pusat. Anies menyebut keputusan itu diambil agar tak melakukan kegiatan secara sepihak.
"Nanti (nilai bantuan) diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Untuk diketahui, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, baik Pemprov DKI maupun pemerintah pusat melakukan konferensi pers sendiri-sendiri dalam pengumuman besaran ataupun distribusi bantuan sosial.
Dalam wawancara dengan wartawan hari itu, Anies belum memberikan gambaran berapa jumlah penerima bantuan tahapan berikutnya. Namun dia menduga jumlah tersebut akan bertambah.
"Nanti sesudah selesai dengan Kemensos, kita umumkan jumlahnya. Tapi ya jumlahnya jadi lebih banyak," ungkapnya.
Proses pendataan yang dilakukan Pemprov DKI, menurut Anies, adalah mengirimkan data penerima bantuan kepada RW. Lalu RW akan memverifikasi data tersebut.
"Kita kirimkan data-data kepada ketua-ketua RW, daftarnya. Lalu Ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kita," kata dia.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan. Penyebabnya adalah ketidaksinkronan data mengenai penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis (7/5/2020). Muhadjir awalnya bicara mengenai problem utama penyaluran bansos, yaitu sinkronisasi data.
"Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik, artinya cocok-cocokkan data, bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1, kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat," ujar Muhadjir.
