.webp)
Seorang mahasiswa, Indriani Niangtyasgayatri, menggugat UU Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia keberatan atas keberadaan Pengadilan Agama yang hanya diperuntukkan bagi orang Islam semata.
Pasal yang digugat adalah Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Pasal 2 berbunyi:
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Pasal 49 berbunyi:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.
"Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945," ucap Indriani dalam permohonan yang dilansir website MK, Selasa (12/5/2020).
Indriani beralasan regulasi di atas bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2. Menurut Indriani, namanya Pengadilan Agama tetapi faktanya hanya mengakomodasi agama Islam semata.
"Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada pemohon pada khususnya, keluarga pemohon, maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama selain agama Islam," ujar Indriani.
