60% APBD Murni Direalokasi untuk Corona, Pemerintahan Tulungagung Terseok-seok

Tulungagung - Wabah Corona memaksa Pemkab Tulungagung merealokasi 60 persen anggaran pada APBD murni 2020. Akibatnya roda pemerintahan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan terseok-seok.

Kabag Humas Pemkab Tulungagung Galih Nusantoro mengatakan dengan realokasi anggaran sebesar 60 persen maka kegiatan roda pemerintahan dan pembangunan hanya mengandalkan anggaran 40 persen dari total APBD.

"Jadi dari APBD murni (PAD dan DAU) kurang Rp 1 triliun, target kami itu adalah Rp 503 miliar yang harus di-refocusing, tapi kemarin itu kami sudah berhasil merealokasi anggaran sekitar Rp 411 miliar. Ini adalah angka yang cukup signifikan dan mendekati Rp 503 miliar," kata Galih, Jumat (8/5/2020).

Diakui Galih adanya pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga dana bagi hasil cukai dari pemerintah pusat, serta realokasi anggaran di tingkat daerah berdampak langsung terhadap sejumlah proyek pembangunan, seperti perbaikan jalan, jembatan, gedung maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Ditemukan Positif Corona, Puskesmas Simo Tulungagung Ditutup

Bahkan, kata Galih, Sejumlah OPD tidak bisa lagi menjalankan tugas dan fungsinya secara maskimal, sebab sebagian besar anggaran telah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sejumlah tugas OPD gagal dilaksanakan dan harus ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Kalau ngomong roda pemerintahan bukan lagi terseok-seok, tapi sudah mbrangkang (merangkak). Pembangunan yang bersumber dari DAK, DAU otomatis gagal karena dananya ditarik oleh pemerintah pusat, untuk rinciannya kami belum tahu, rencananya hari ini nanti akan di-split," ujarnya.

Dikatakan Galih, dengan perubahan postur APBD secara besar-besaran itu, masing-masing OPD harus melakukan pemilahan dengan cermat yang didasarkan pada skala prioritas, untuk pemanfaatan sisa anggaran yang tersedia.

Baca juga: Saat Kepulangan Warga Tulungagung dari Karantina Disambut Tangis Haru

"Proyeksi ini ya berlaku satu tahun, karena tidak ada yang bisa menjamin, sampai kapan masa kedaruratan ini akan berakhir," ujar Galih.

Sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 2,58 triliun. Namun memasuki triwulan pertama terjadi pandemi Corona, sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memangkas dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah juga diminta merestrukturisasi anggaran untuk penanganan COVID-19. (iwd/iwd)