Sebelum Dilarang, 374.430 Pemudik Tercatat Mudik ke Jatim

Surabaya - Hingga Kamis (23/4), tercatat sekitar 374.430 orang yang terkonfirmasi mudik ke wilayah Jawa Timur. Para pemudik ini melalui kapal, kereta api, kendaraan roda empat seperti bus AKAP, hingga pesawat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat itu, para pemudik telah melewati screening berlapis dan ketat.

Namun usai Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan larangan mudik bagi masyarakat, Khofifah menyebut telah menyiapkan 8 titik penyekatan untuk masuk ke Jatim. Jika ada yang nekat mudik, siap-siap saja untuk putar balik dan kembali ke tempat pemberangkatan awal.

"Mereka harus melewati proses screening berlapis dan ketat. Jika sudah berlaku efektif maka tidak ada yang bisa lolos karena semua pintu telah dijaga," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (25/4/2020).

Baca juga: 500 Kendaraan Pemudik Dipaksa Putar Balik di Exit Tol Ngawi Sejak Kemarin

Khofifah menambahkan per 7 Mei 2020, juga akan ada sanksi bagi warga yang melanggar.

"Sanksi akan mengikuti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan . Tetapi saya berharap tidak ada yang melanggar sehingga sanksi tidak perlu dijatuhkan," ungkap Khofifah.

Sementara di Jatim, Khofifah menyebut ada sebanyak 7.350 desa dan kelurahan atau setara 86,3% yang telah menyiapkan ruang observasi bagi para perantau. Dari jumlah tersebut, yang sudah terpakai sebanyak 406 ruang. Sedangkan jumlah orang yang dikarantina sebanyak 2.521 orang.

"Untuk melakukan berbagai langkah-langkah perlindungan kepada mereka tentu masing-masing desa dan kelurahan diharapkan bisa melakukan pengawasan supaya selama di dalam masa observasi mereka akan tetap tinggal di area tersebut," paparnya.

Baca juga: Petugas Gabungan Sterilisasi Dua Pintu Masuk Kota Probolinggo Antisipasi Pemudik

Khofifah menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi bersama para gubernur. Baik di Pulau Jawa, Lampung maupun Bali, terkait masalah mudik.

"Sama-sama kita mengkoordinasikan terkait arus mudik ini baik yang dari Lampung, Bali atau Jabodetabek. Kalau di pusat berarti dengan Korlantas dan kalau di Jawa Timur dengan Ditlantas," ungkapnya.

Khofifah mengimbau bagi para perantau terdampak COVID-19 di Jatim yang memiliki KTP non-Jatim, diharapkan dapat mengunjungi platform Radar Bansos. Bantuan ini bisa juga diperuntukkan untuk 260.000 warga Jatim terdampak COVID-19 yang ada di Jabodetabek, yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.

"Ini antara lain kita komunikasikan karena ada beberapa format pada titik tertentu kalau mestinya dia masuk kartu pra kerja atau bantuan tunai misalnya maka disini akan terjawab sesuai secara virtual lengkap dengan posisinya," pungkasnya.

Imbas Larangan Mudik, Kampung Rambutan Melompong:

(hil/iwd)