.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi video penolakan bantuan sosial (bansos) provinsi oleh warga yang viral di media sosial. Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu minta maaf.
Kang Emil mengatakan, penyaluran bantuan senilai Rp 500 ribu ini akan terus diperbaiki.
"Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit," kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4/2020).
Seperti diketahui, bansos provinsi tersebut merupakan pintu ketujuh dari sembilan pintu bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah bagi warga yang terdampak COVID-19.
Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak video Kakek Ini Tolak Bantuan, Minta Dialihkan ke Warga yang Lebih Butuh:
Kendati begitu, bantuan dari pemerintah dari berbagai tingkatan tersebut berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Saat ini, ungkap Emil, ada 7 juta keluarga yang harus didata.
"Di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama, bahwa bantuan itu ada sembilan (pintu), yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh," katanya.
"Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak," ucap Emil.
Pihaknya akan terus berupaya gerak cepat menanggulangi pandemi, termasuk di dalamnya bergerak membantu warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19.
"Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat," ucapnya.
"Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya," ujarnya.
Sebelumnya, Petugas PT Pos Indonesia ditolak sejumlah warga Kota Bandung saat hendak memberikan paket bantuan dari Pemprov Jabar. Video penolakan itu viral di media sosial (medsos).
Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik itu, memperlihatkan ada tiga petugas memakai jaket oranye PT Pos Indonesia hendak mengirimkan paket bantuan untuk warga terdampak pandemi Corona atau COVID-19. Di video itu terdengar ucapan dari warga.
Camat Bojongloa Kaler Ayi Sutarsa membenarkan peristiwa tersebut. "Betul itu di RW 08 Kelurahan Kopo, kejadiannya kemarin (Selasa)," ucap Ayi saat dikonfirmasi detikcom.
Ayi menuturkan kejadian itu berawal saat petugas PT Pos Indonesia hendak memberikan paket bantuan ke warga di wilayah tersebut. Petugas tersebut lantas menanyakan alamat kepada warga sekitar.
"Itu ketika ada petugas Pos yang akan memberikan bantuan provinsi kepada warga di RW 08. Mereka bertanya (alamat) ke ibu-ibu. Karena bertanya alamat ke penduduk situ, para penduduk tahu kenapa hanya dua, padahal di sini banyak warga miskin," tutur Ayi.
Ayi menjelaskan paket bantuan dari Pemprov Jabar yang dikirim petugas itu hanya dua paket untuk warga sekitar. Warga yang merasa membutuhkan juga menolak dan meminta petugas untuk meninggalkan lokasi.
"Akhirnya ramai. Nah, pak RW berpikiran daripada jadi polemik, lebih baik bantuan provinsi itu dikembalikan dulu," kata Ayi.
