.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa resmi mengajukan surat permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Surat ini diajukan ke Pemprov Sulsel untuk diajukan ke Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
"Pagi ini Pemda Gowa resmi mengajukan PSBB ke Pemprov untuk dilanjutkan ke Pak Kemenkes," kata Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, dalam penyampaiannya, Senin (20/4/2020).
Surat bernomor 443.2/032/BPDP itu ditujukan ke Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pada surat ini juga dijelaskan bahwa penyebaran COVID-19 yang semakin luas di Kabupaten Gowa yang tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran yang terjadi di Kota Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ichan dalam suratnya juga melampirkan data dan dokumen pendukung kepada Kemenkes sebagai bahan pertimbangan. Data dan dokumen itu adalah:
1. Peningkatan jumlah kasus PDP dan konfirmasi positif COVID-19 menurut waktu di Kabupaten Gowa,
2. Penyebaran jumlah kasus PDP dan konfirmasi positif Covid-19 menurut waktu di Kabupaten Gowa,
3. Kejadian transmisi lokal COVID-19 di Kabupaten Gowa,
4. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasional jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
Sebelumnya, Adnan menyebut usulan PSBB ini berdasarkan pertimbangan penyebaran Corona di tiga kecamatan yaitu Somba opu, Pallangga, dan Barombong.
"Proposal PSBB sudah selesai, tinggal kita ajukan ke gubernur untuk dikaji, bagaimana mekanismenya ke depan. Kami sangat butuh bantuan pemprov Sulsel untuk segera mengkaji proposal kami untuk diusulkan ke Menkes," kata dia.
PSBB Belum Efektif, Masih Banyak Kantor-Pabrik yang Bandel:
Maros Siapkan Pengajuan PSBB
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros juga menyiapkan surat pengajuan pemberlakuan PSBB ke Gubernur Sulsel. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk skenario penyaluran bantuan ke warga dan pembuatan posko besar di jalan poros trans Sulawesi dan wilayah perbatasan. Namun, Pemkab masih akan menunggu perkembangan lebih lanjut.
"Kita sudah siapkan surat pengusulannya. Kita lihat dulu perkembangan, karena perkembangan positif itu ada orang Maros tapi KTP-nya saja Maros. Nah yang sembuh juga sudah ada 5 orang dan PDP tidak ada yang dirawat," kata Sekretaris Daerah Maros, Davied Syamsuddin, Senin (20/04/2020).
Terkait rencana penyerahan surat pengajuan PSBB, Pemkab Maros memang belum mau memberikan kejelasan. Namun, mereka ingin agar pemberlakuannya bisa serentak dilakukan dengan Makassar dan juga Gowa.
"Kita akan tetap mengarah ke sana. Kita maunya bersamaan dengan Makassar. Kalau pemberlakuan (sosialisasinya) kan sudah lakukan di beberapa titik yah. Persiapannya itu kita sudah siapkan lima posko besar di beberapa titik juga," lanjutnya.
Meski sudah menyiapkan surat pengajuan, Pemkab Maros menilai jika penerapan PSBB di wilayahnya, belum terlalu dibutuhkan. Selain karena angka penyebaran COVID-19 tidak semasif di Makassar, angka kesembuhan pasien positif cukup signifikan.
"Kalau mau lihat data, sebenarnya PSBB belumlah untuk di wilayah kita. Karena semua yang positif ini jelas wilayahnya. Tidak seperti Makassar yang memang sudah sulit untuk di-tracking dari mana mereka tertular. Tapi kita tetap akan persiapkan opsi itu," terangnya.
Saat ini, warga Maros yang tercatat positif COVID-19 mencapai angka 22 orang dan menjadi urutan ketiga di Sulsel, setelah Makassar dan Gowa. Sementara untuk PDP tercatat sebanyak 15 dan ODP 157 orang.
