.webp)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya bisa mengintervensi daerah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Pemprov masih menunggu respons pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan lokal.
"Semua opsi mungkin (termasuk opsi mengintervensi pemkot/pemkab), namun kami menilai yang paling efektif menerapkan PSBB tetap pemerintah setempat. Jadi, PSBB bukan sekadar status kertas namun implementasi di lapangan yang efektif," kata Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/4/2020) sore.
Emil menyampaikan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda. Koordinasi tersebut untuk menyikapi keperluan pembatasan yang lebih intensif lagi.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, saat ini tengah berupaya untuk menyiapkan semua kemungkinan, termasuk pelaksanaan PSBB.
"Sehingga kalau PSBB diberlakukan di sebuah daerah, agar tidak ada kendala. Artinya, sembari menunggu PSBB diketok, kami berkoordinasi intensif dengan Forkopimda untuk mengintensifkan pembatasan. Tidak boleh lagi ada tempat untuk orang yang berkumpul," jelasnya.
"Sebelumnya, jajaran Forkopimda juga telah berkeliling ke sejumlah kafe dan warung kopi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Artinya, sekalipun PSBB belum diberlakukan, pembatasan tetap berjalan," imbuhnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan, sampai saat ini hanya Kota Malang yang mengajukan PSBB. "Itulah sebabnya, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Sejauh ini, yang baru mengajukan pemberlakuan PSBB adalah Kota Malang," tambahnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti mendukung pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah di Jawa Timur yang saat ini sudah berada di zona merah. Bahkan menurutnya, pemprov Jatim bisa melakukan intervensi untuk sejumlah daerah yang telah masuk ke dalam zona merah virus covid-19 (corona).
"Sebenarnya pemprov bisa melakukan intervensi. Apalagi bagi daerah yang ternyata tak efektif mengurangi pencegahan Corona," kata Subianti.
Subianti mencontohkan Kota Surabaya, yang setiap hari jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Keadaan tersebut dinilai sudah saatnya melakukan PSBB.
"Ironisnya, banyak masyarakat yang belum mentaati upaya preventif penyebaran ini. Kami melihat sejumlah warkop masih ramai. Mereka juga tak memakai masker sebagai bentuk upaya pencegahan. Pemprov bisa melakukan intervensi," pungkasnya.
