.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin KRL berhenti beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan alasannya adalah banyak penumpukan di dalam stasiun.
"Dari laporan, dan kondisi di lapangan, memang masih terdapat penumpukan-penumpukan. Di dalam gerbong masih tidak ada social distancing dan itu, bertolak belakang dengan kaidah di PSBB," kata Dedie, ketika dihubungi, Selasa (14/4/2020).
"Di dalam gerbong, di luar, dan stasiun kan tidak ada social distancing. Gimana kita mau jamin manusia selamat, kan gitu," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedie mengungkapkan Pemkot Bogor ingin PT KCI dan PT KAI menghentikan sementara kegiatan operasionalnya selama 14 hari, yakni terhitung mulai Bodebek menerapkan PSBB, Rabu (15/4). Dia menjelaskan permintaan penghentian operasi kereta api ini juga disepakati 4 kepala daerah lain, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
"Ya lima-limanya, 5 kepala daerah (Bodebek), meminta ke PT KAI dan PT KCI untuk penghentian sementara kereta api, KRL, selama masa PSBB. Itu permintaannya," jelasnya.
Mengenai permintaan ini, Dedie mengatakan PT KAI dan PT KCI masih mempertimbangkan untuk bisa menerima usulan tersebut. Dia pun mengungkapkan Pemkot Bogor bersama 4 kepala daerah lainnya akan mengirimi surat ke PT KCI dan PT KAI agar kereta api bisa berhenti beroperasi selama PSBB berlangsung.
"Nanti kita (Bodebek) sama-sama secara kolektif bersurat Iya, nanti atau siang atau sore ini lah (mengirimi surat permohonan ke PT KCI dan PT KAI). Kan kita lagi konsepkan, suratnya bersama-sama, bukan hanya Kota Bogor. Jadi satu surat diteken oleh semua," pungkas dia.
Anies: Penumpukan di KRL Masih Terjadi Kalau Perusahaan Tak Taat:
(zap/zap)
