"Kalau bangunan kosong, balai desa, gedung sekolah tidak cukup, kita siapkan GOR. Lalu gedung bekas perpustakaan di Jalan Tambak Bayan kita juga pakai untuk isolasi," terang Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Sabtu (11/4/2020).
Ipong menambahkan pihaknya mengusulkan ke gubernur agar gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Sukorejo bisa digunakan pemkab untuk rumah sakit darurat.
"BLK di Sukorejo ini punya 60 tempat tidur atau 30 kamar, ini bisa dipakai tapi masih kita usulkan ke gubernur," terang Ipong.
Selain itu, bangunan eks Ponpes Putri Al Mawadah juga disiapkan sebagai rumah sakit darurat.
"Karena ada ratusan kamar bisa dijadikan rumah sakit darurat juga, paling lambat Senin (13/4) mendatang diusulkan ke pemprov," jelas Ipong.
Disinggung beberapa desa melakukan penolakan gedung sekolah di sekitarnya jadi lokasi karantina, menurut Ipong, masyarakat harus diberi pengertian. Sebab, selama pemantauan ini penularannya hanya lewat kontak dekat. Tidak menular ke tetangga sekitar selama berjarak 1,5 meter.
"Kan Corona hanya nular lewat kontak dekat, lewat droplet atau barang yang terkena droplet tetapi tidak segera dibersihkan," papar Ipong.
Pun jika ada tetangga yang positif Corona jangan langsung dikucilkan, tapi didukung agar lekas sembuh. Salah satu caranya dengan menjaga jarak, jika ingin memberikan makanan harus melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan.
"Sampai di rumah, sarung tangan dan masker segera dibersihkan, ganti baju dan mandi itu sudah cukup," tukas Ipong.
Jadi, lanjut Ipong, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penderita Corona. Persiapan ruang isolasi ini diberikan kepada para pemudik yang sebenarnya sehat hanya saja perlu karantina selama 14 hari.
"Karena yang kita karantina di lokasi-lokasi di desa itu, ODR bukan ODP atau PDP. Ini hanya orang sehat yang punya resiko, mereka datang dari zona merah. Tapi kalau bisa mereka bisa isolasi mandiri, kalau tetap nggak bisa mandiri maka pakai gedung-gedung," tandas Ipong.
Pihaknya pun menjanjikan proses pemeriksaan di pintu masuk Ponorogo kini diperketat.
"Kadinkes dan RSUD akan menambah tenaga medis non PNS untuk membantu pemantauan cepat," pungkas Ipong.
Jokowi: Ada Kelompok Pemudik yang Tidak Bisa Begitu Saja Kita Larang:
(fat/fat)