Khofifah Minta Kota/Kabupaten Segera Lakukan Rapid Test

Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten atau Kota segera melaksanakan rapid test. Khofifah menyebut pihaknya telah mengirim bantuan alat rapid tes virus corona atau covid-19 ke seluruh daerah.

Khofifah menambahkan sejauh ini sebanyak 9.580 alat rapid test telah disebar ke rumah sakit rujukan. Rinciannya, ada 7.020 alat rapid test yang dibagikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan 1.800 alat rapid test yang dibagikan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Namun, dari ribuan alat tersebut, baru 1.316 alat rapid test yang sudah digunakan. Khofifah Ingin alat tersebut segera digunakan untuk mengetahui penularan corona di Jatim.

"Update dari alat rapid test massal yang sudah kami bagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi dan RS Rujukan di Jatim, yang sudah digunakan tercatat sebanyak 1.316," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Rapid Test di Surabaya Belum Bisa Dilakukan Karena Masih Antre Alat

"Maka bagi rumah sakit maupun Dinkes yang belum melaksanakan tes cepat massal, kami imbau untuk segera melakukan tes sesuai dengan jenjang prioritas perseorangan yang dilakukan tes. Mulai tenaga kesehatan, PDP, hasil tracing pasien positif, ODP, hingga OTG (orang tanpa gejala)," imbuh Khofifah.

Sementara dari hasil rapid test beberapa hari ini, Khofifah menyebut telah ada 28 orang yang hasilnya positif covid-19. Masyarakat yang hasilnya positif itu berasal dari beberapa daerah.

Khofifah pun meminta mereka yang hasil tesnya positif segera ditindaklanjuti dengan tes swab PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mendeteksi virus corona.

"Rapid test ini fungsinya adalah untuk screening awal. Ini penting juga untuk tracing berikutnya untuk mencegah penyebaran virus corona di Jatim," tegasnya.

Jika yang dideteksi saat rapid test positif berstatus PDP, Khofifah menjamin biaya untuk swab PCR akan gratis dan ditanggung pemprov Jatim.

Baca juga: 6 PDP Corona RSUD Soekandar Mojokerto Tak Bisa Tes Swab, Ini Penyebabnya

"Untuk PDP, kalau positif hasil swabnya maka yang menanggung biayanya pemerintah pusat. Kalau negatif yang menanggung kami di Pemprov Jawa Timur," lanjutnya.

Khofifah juga mewanti-wanyi pelaksanaan tes serentak harus diatur sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan sumber kerumunan baru. Dia juga tak ingin ada antrean, dan bisa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.

Sementara itu, Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi menegaskan yang dideteksi positif dalam rapid test belum tentu juga akan terkonfirmasi positif covid-19.

Karena, rapid test fungsinya adalah screening awal. Jika hasilnya positif, bisa saja antibodi yang dideteksi oleh alat merupakan antibodi virus corona jenis lain yang sudah dibentuk oleh tubuh. Meski demikian, rapid tes tetap memiliki efektifitas deteksi dini untuk kepentingan tracing berikutnya.

"Rapid test bukan gold standart untuk deteksi covid-19 tapi cukup untuk screening awal. Dan belum pasti yang positif di rapid test itu menderita covid-19, bukan begitu. Tapi bisa jadi dia mendeteksi antibodi untuk virus corona yang lain seperti SARS atau MERS. Jadi konfirmasi presisi harus di swab PCR," tegas Joni. (hil/iwd)