Banjir Kecaman Tes Corona 2.000 Anggota DPR dan Keluarga

Kemenkes menilai tidak semua anggota DPR akan mengikuti tes tersebut.

"Ya nggak ada masalah. Kan mereka habis reses, pulang dari daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto, saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Namun, rencana tersebut sangat disayangkan oleh sejumlah elemen. Mereka menganggap anggota DPR bertindak egois dan telah melukai hati rakyat yang tengah dilanda virus Corona.

Rapid test tersebut seharusnya diutamakan bagi para dokter dan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan penanganan virus COVID-19 ini.

Berikut banjir kecaman soal tes corona 2.000 anggota DPR dan keluarga:

YLBHI: DPR Ambil Keuntungan dari Jabatan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam rencana tes virus Corona yang akan dilakukan oleh Anggota DPR dan keluarganya pekan ini. YLBHI menilai wakil rakyat itu memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan.
"Ini semacam korupsi, memalukan banget karena menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri dan keluarga," tegas DIrektur YLBHI, Asfinawati saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Asfin mengatakan jatah untuk 2.000 Anggota Dewan dan keluarga itu harusnya diberikan kepada kelompok rentan. Dia juga menyinggung penolakan tes COVID-19 yang dialami oleh masyarakat.

"Benar (2.000-an) ini banyak banget, harusnya prioritas untuk kelompok rentan, lansia, ODP. Ini kan banyak orang ditolak-tolakin untuk tes," ungkapnya.

Asfin meminta Anggota DPR untuk supaya tidak mengambil jalan pintas. Dia menilai tes massal itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Formappi: Bentuk Keegoisan DPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik rencana pelaksanaan tes virus untuk 2.000 lebih anggota DPR dan keluarganya. Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.

"Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Menurut Lucius, anggota DPR lebih mementingkan dirinya daripada rakyat. Termasuk tenaga medis yang menurutnya harus diprioritaskan karena punya risiko tinggi terpapar virus Corona.

Lucius mengkritik kemudahan anggota DPR mendapatkan tes Corona ini. Lucius membandingkan masyarakat yang pemeriksaannya dilakukan di rumah sakit dan harus antre berjam-jam sebelum diperiksa.

"Mereka bahkan tak perlu repot ke rumah sakit karena petugas medis mendatangi mereka untuk menjalani tes. Ini tentu tak memperlihatkan solidaritas wakil rakyat terhadap rakyat kebanyakan. Kemudahan anggota DPR ini tentu karena jabatan mereka," ujar Lucius.

"Mestinya kan anggota DPR bisa saja diperintahkan untuk mendatangi rumah sakit seperti warga lainnya agar tak terlihat adanya perlakuan berbeda dan juga ketidakpekaan DPR pada kondisi rakyat dan petugas medis yang kini lagi berjuang demi mendapatkan fasilitas pemeriksaan terkait COVID-19," imbuhnya.

INDEF: DPR Lukai Perasaan Rakyat

Seluruh anggota DPR dan keluarga bakal menjalani tes virus Corona pekan ini. DPR inilai egois karena tidak mendahulukan rakyat sehingga yang mereka wakilkan ini terlukai.

Pendiri dan ekonom INDEF, Didik J. Rachbini, menyebut DPR tidak melihat dengan jernih kepentingan rakyat terkait tes virus Corona ini. Didik mengaku tak habis pikir dengan langkah ini.

"Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota Dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik," kata Didik dalam keterangannya, Senin (23/3/2020).

"Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," imbuh Didik.

Didik menyebut kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes Corona untuk anggota DPR dan keluarganya. DPR disebutnya dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota.

"Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," sebut Didik.

Didik menilai ada aspek teknis di dalam publikasi yang menurutnya tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan dari humas DPR, sekjen DPR dan aparatnya. Materi komunikasi itu dinilainya buruk untuk DPR.

Didik menyebut bahwa wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tes Corona untuk DPR dan anggota keluarganya menurut dia harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.

Dia mengatakan, untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, BLT, kata Didik, harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah.

Pengamat: Utamakan Tenaga Medis

Tenaga medis yang menjadi garda terdepan perawatan pasien Corona diminta agar diprioritaskan mendapatkan tes tersebut.

"Pertama, saya setuju tenaga medis semua dicek dulu, kemudian dipakai peralatan yang lengkap. Didahulukan tenaga medis, kan mereka yang merawat," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada wartawan, Senin (23/2/2020).

"Mereka kan mau merawat kita, jadi mereka harus sehat," imbuhnya.

Agus mengkritik pelaksanaan tes Corona untuk 2.000 lebih anggota DPR dan keluarganya yang rencananya akan dilakukan pekan ini. Menurutnya, anggota DPR tetap harus antre untuk mendapatkan akses tes Corona tersebut.

"Jadi pertama memang tenaga medis dulu. Setelah itu masyarakat dan DPR dan siapa saja pejabat negara juga ngantre-lah, masa sendiri-sendiri? Anggota DPR dan rakyat sama-sama ngantre. Masa dibedain? Kan anggota DPR juga dipilih rakyat. Kan mewakili kita,"ujar Agus.

Menurut Agus, pejabat dan rakyat sama-sama punya hak untuk mendapatkan akses tes Corona. Anggota DPR sebagai wakil rakyat, menurutnya, tetap harus antre dan tidak didahulukan untuk tes.

"Yang lain ya juga diperiksa, termasuk saya, Anda. Tapi kan gilirannya berdasarkan apa? Masa pejabat dulu?" tuturnya.

PPNI: Tenaga Medis dan Masyarakat Dulu

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadillah, Skep, SH, MKep, menegaskan agar prioritas rapid test virus corona lebih baik ditujukan terlebih dahulu pada tenaga medis.
"Perawat dulu lah, rasional dong," jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (23/3/2020).

Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

"Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," lanjutnya.

IDI: Tenaga Medis Didahulukan

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M Faqih SH, MH, pun mengatakan tenaga medis perlu didahulukan dalam melakukan rapid test.

"Mestinya begitu (tenaga medis dulu) kita prioritaskan sesuai indikasi, rapid test itu harus sesuai indikasi dari hasil pemeriksaan dokter juga," katanya.

Ia juga menjelaskan rapid test harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Tidak bisa begitu saja dilakukan.

"Kalau tidak ada indikasi, maka rapid test tidak bermakna, bisa mubazir," pungkasnya.