.webp)
Seluruh anggota DPR RI beserta keluarga akan menjalani tes virus Corona pekan ini. Kebijakan itu lantas dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat hingga Anggota Dewan itu sendiri.
"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Tes akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya akan dilakukan pekan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fraksi PKS DPR RI langsung merespon rencana tersebut. PKS meminta rencana tes Corona yang akan dilakukan ini dibatalkan.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini dimana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya.
Jazuli menyebut anggota DPR dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus beristirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit. Rapid test massal Corona sebaiknya memprioritaskan rakyat.
"Intinya, Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes Corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Di tengah kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat, dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus Corona. Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana masyarakat umumnya," sebut Jazuli.
Tonton juga 'Kisah Perawat Covid-19, Minim APD dan Ditolak Keluarga Serta Kawan':
Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga mengkritik rencana pelaksanaan tes virus Corona. Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.
"Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak," kata peneliti Formappi, Lucius Karus.
Menurut Lucius, anggota DPR lebih mementingkan dirinya daripada rakyat. Termasuk tenaga medis yang menurutnya harus diprioritaskan karena punya risiko tinggi terpapar virus Corona.
"Tenaga medis yang jelas-jelas saat ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 sekaligus menjadi kelompok paling rentan untuk tertular. Sebagai wakil rakyat mestinya DPR selalu menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat, apalagi di saat krisis seperti saat ini," ujarnya.
Tak sependapat dengan PKS dan Formappi, Pemerintah tidak mempermasalahkan tes virus Corona yang dilakukan terhadap 2.000 anggota DPR RI dan keluarga pekan ini. Kemenkes menilai tidak semua anggota DPR akan mengikuti tes tersebut.
"Ya nggak ada masalah. Kan mereka habis reses, pulang dari daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto.
"Nggak ada masalah, belum tentu semua akan dites. Kita lihat saja nanti datang semua apa nggak," jelasnya.
Yuri mengatakan jumlah rapid test COVID-19 mencukupi apabila digunakan oleh anggota DPR dan keluarga. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan pengadaan ratusan ribu alat untuk tes Corona tersebut.
"Dari 125 ribu (rapid test) kemudian datang lagi 150 ribu. Nggak ada masalah," katanya.
Sedangkan, pengamat kebijakan publik menilai, tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam perawatan pasien Corona diminta agar diprioritaskan mendapatkan tes tersebut. Dia menilai tenaga medis lebih membutuhkan dari pada anggota DPR.
"Pertama, saya setuju tenaga medis semua dicek dulu, kemudian dipakai peralatan yang lengkap. Didahulukan tenaga medis, kan mereka yang merawat," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada wartawan.
"Mereka kan mau merawat kita, jadi mereka harus sehat," imbuhnya.
Agus mengkritik pelaksanaan tes Corona untuk 2.000 lebih anggota DPR dan keluarganya yang rencananya akan dilakukan pekan ini. Menurutnya, anggota DPR tetap harus antre untuk mendapatkan akses tes Corona tersebut.
"Jadi pertama memang tenaga medis dulu. Setelah itu masyarakat dan DPR dan siapa saja pejabat negara juga ngantre-lah, masa sendiri-sendiri? Anggota DPR dan rakyat sama-sama ngantre. Masa dibedain? Kan anggota DPR juga dipilih rakyat. Kan mewakili kita," ujar Agus.
