.webp)
Kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi polemik di tengah mewabahnya virus Corona (COVID-19). Wakil Ketua DPRD Sultra Endang SA mengaku kecewa karena sempat ada kesepakatan untuk menghentikan sementara pengiriman TKA.
"Kita sudah tidak tahu mau tanggapi bagaimana. Kita rapat koordinasi itu hari, masih Januari kita rapat, salah satu keputusan meminta Gubernur bersurat ke pusat untuk menghentikan datangnya TKA, ternyata tetap bertambah saja. Itu yang ketahuan, siapa yang jamin bebas Corona," kata Endang saat dihubungi, Kamis (19/3/2020).
Saat ini para TKA masih menjalani karantina di perusahaan PT VDNI di Kecamatan Morosi, Konawe, Sultra. Endang tidak percaya karantina akan berjalan efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua itu tipu-tipu saja, katanya dikarantina, bagaimana dikarantina di tempat kerjanya. Memangnya itu Morosi tempat karantina? Kalau mau dikarantina, bawa di Bahteramas. Kalau perlu, saya usul bawa saja di rujab Gubernur biar dikarantina di sana," ujar Endang.
"Harus dipulangkan karena kan ada peraturan presiden itu, untuk menghentikan sementara dan itu dari Januari kita sudah minta," sambungnya.
Dia mendesak agar para TKA dipulangkan ke China. Menurutnya, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Gubernur Sultra Ali Mazi sebagai kepala daerah.
"Salah, makanya dibutuhkan kepemimpinan Ali Mazi untuk tegas menolak, memulangkan TKA. Kalau perlu, kita jagai di bandara sana biar datang kita tangkap TKA. Jangan main-main karena ini soal nyawa, soal keselamatan daerah kita, semua negara itu menolak datangnya warga dari daerah terjangkit, kok kita buka diri," ujarnya.
Penjelasan Perusahaan soal 49 TKA Asal China di Kendari:
Saat ini kondisi Sultra masih negatif untuk kasus Corona, tapi ditegaskannya harus ada transparansi seorang kepala daerah. "Saya minta jangan ada tipu-tipu, jangan ada pembohongan di sini, kasih senang-senang rakyat. Kepemimpinannya diuji, dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Dia harus cepat, tepat, tegas, dan jangan tidur ini soal Corona," pungkasnya.
Senada dengan Endang, anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman, meminta seluruh TKA dipulangkan. Menurutnya, hal itu untuk mengurangi keresahan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Tidak hanya mendesak agar TKA dipulangkan, pihaknya juga berencana akan mengecek secara langsung.
"Berdasarkan surat edaran yang keluar, insyaallah DPRD akan mendesak pihak-pihak terkait untuk memulangkan 49 TKA," kata Sudirman saat dihubungi terpisah.
"Kami dengan rekan-rekan DPRD akan berkunjung ke Virtu (VDNI) untuk memastikan 49 TKA itu betul-betul dikarantina," katanya.
Pada kesempatan itu pula ia mengimbau kepada seluruh perusahaan yang memiliki TKA agar tidak melakukan pengiriman TKA dulu.
Sebelumnya, pihak perusahaan PT VDNI menjelaskan 49 TKA tersebut dalam kondisi baik. Perusahaan juga mengatakan seluruh TKA masih menjalani masa karantina sejak 16 Maret hingga dua pekan.
Dikatakannya jumlah TKA yang ada di PT VDNI saat ini sekitar 600. Pihaknya juga mengaku data tersebut terus dilaporkan kepada Disnakertrans. Ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses pengiriman TKA baru tersebut. Ia berdalih perusahaan memiliki bagian masing-masing.
Menurut dia, pihak perusahaan melakukan pengiriman 49 TKA karena masih melakukan pembangunan.
"Mereka tenaga ahli, sekarang ini kebutuhan karena memang pembangunan belum selesai. Iya, masih diperlukan. Hanya, kondisi sekarang belum memungkinkan. Jadi kami berhenti dulu. Iya, dilarang, ya kita berhenti mi," jelas Nanung dari PT VDNI, Rabu (18/3).
