.webp)
Sindiran tajam dari anggota DPR RI diarahkan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di DKI. Anggota Dewan mengkritik Anies dengan diksi yang memakai akhiran 'isasi-isasi'.
Kritik tajam kepada Anies Baswedan itu muncul usai rapat Komisi V DPR soal penanganan banjir Jabodetabek yang sedianya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, Rabu (26/2/2020). Para kepala daerah tersebut absen.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti banjir di DKI yang terus berulang. Dia menyindir perbedaan konsep naturalisasi dan normalisasi yang jadi perdebatan selama ini. Normalisasi adalah konsep yang diusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat itu. Sedangkan Anies lebih memilih melakukan naturalisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi," kata Lasarus.
Untuk diketahui, normalisasi sungai dilakukan dengan cara pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.
Sedangkan naturalisasi yang digagas Anies, jika merujuk pernyataannya kepada wartawan saat di Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018), bermakna sama dengan normalisasi dalam hal membuat aliran air di sungai menjadi baik. Namun naturalisasi juga meliputi penjagaan ekosistem di daerah aliran sungai.
Kondisi natural daerah aliran sungai bisa jadi sudah hilang di zaman sekarang. Misalnya dulu di pinggir sungai ada kebun, sekarang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima. Dulu banyak pohon, sekarang sudah tak lagi ada pohon. Termasuk, kondisi natural pinggiran sungai dulu adalah tanah dan sekarang sudah menjadi beton.
Beda normalisasi dan naturalisasi inilah yang disinggung-singgung Lasarus. Lasarus lalu membubuhkan akhiran 'isasi' di kata yang tak lazim untuk dibubuhkan.
Simak Video "Dampak Banjir Karawang 9.770 Jiwa Mengungsi"
Sindiran ini konteksnya mempertanyakan kerja Anies selama menjabat gubernur terkait banjir.
"Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," katanya.
Lasarus menyatakan Komisi V DPR kecewa Anies tidak hadir dalam rapat penanganan banjir. Politikus PDIP itu juga menyinggung alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk konsep naturalisasi yang diusung Anies sendiri. Menurutnya, untuk pembebasan lahan kawasan Sungai Ciliwung saja Anies tak memberikan alokasi anggaran.
"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan, penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.
Lasarus menilai tak ada kinerja yang dihasilkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir Sungai Ciliwung. Padahal, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menunggu proses pembebasan lahan demi bisa menyelesaikan normalisasi Ciliwung yang baru berjalan 16 km dari total 33 km.
"Kalau tidak dibebaskan, Pak Menteri tidak bisa kerja. Jadi berdebat di sini perkaranya tidak normalisasi atau naturalisasi, tapi tidak ada kerjanisasi," sebut Lasarus lagi-lagi menyindir perdebatan naturalisasi dan normalisasi.
