.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPR membahas penanganan banjir di Jabodetabek. Anggota dewan meluapkan kekecewaannya.
Sejatinya Anies dan RK serta kepala daerah lainnya dijadwalkan menghadiri RDP Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito perihal banjir pada Rabu (26/2/2020).
Namun, Anies absen dengan alasan tengah terjun ke lapangan memantau korban banjir. Sedangkan RK sedang dinas ke Australia. Atas ketidakhadiran mereka, anggota dewan melontarkan kritik tajam. Rapat pun akhirnya ditunda.
Berikut luapan kekecewaan DPR kepada Anies dan RK:
Tak Punya Hati
Anggota Komisi V dari Fraksi NasDem Roberth Rouw menyebut Anies, RK dan Wahidin sebagai kepala daerah yang tidak punya hati.
Kegeraman anggota Komisi V 'pecah' saat Asisten Pembangunan (Asbang) Sekda DKI, Yusmada Faizal hendak menyampaikan paparan soal penanganan banjir yang telah dilakukan. Namun, anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Sadarestuwati menginterupsi.
"Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting," kata Restu dalam rapat.
Setelah Restu, Roberth melanjutkan interupsi. Dia menilai Anies tidak memberikan perhatian terhadap banjir yang sampai melanda Istana Negara, Jakarta.
"Sangat memalukan. Kita setiap tahun banjir. Banjir di depan mata kita sampai daerah-daerah elite masuk air, Istana Negara pun banjir. Tidak ada perhatian dari kepala daerah," sesal Roberth.
"Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat. Untuk apa kami punya perhatian besar, (kepala) daerahnya tidak," imbuhnya.
"Usul saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada menteri dan pihak yang hadir, karena ini, rapat ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting, usul saya ditunda. Sudah dua kali ditunda rapat ini, ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka (Anies, RK dan Wahidin Halim) tidak serius," tegas Didi.Interupsi selanjutnya disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Didi Wahidi. Didi meminta rapat hari ini ditunda.
Pimpinan RDP Lasarus kemudian mengambil keputusan. Ketua Komisi V itu memutuskan untuk menunda RDP dengan Menteri PUPR, Gubernur DKI, Jawa Barat dan Banten.
Dibandingkan dengan Jokowi
Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Sadewo, membandingkan absennya Anies dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Sadewo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito perihal banjir. Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim diundang, namun tak hadir.
Sadewo awalnya mengulas rapat di Komisi V soal banjir Jakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, Basuki kala itu menjadi Irjen.
"Pada periode 2009-2014, saya berada di ruangan sini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian Komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini. Pak Basuki kalau nggak salah masih menjadi Irjen, Pak, duduknya berada di lapis kedua, bukan di lapis pertama," kata Sadewo dalam rapat di Komisi V DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Dalam rapat ketika itu, sebut Sadewo, Komisi V juga mengundang Jokowi selaku Gubernur DKI. Seingat Sadewo, Jokowi hadir dalam rapat.
"Komisi V juga mengundang Gubernur DKI, ketika itu Pak Joko Widodo. Dan forum itu Pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V," ucap Sadewo.
"Dengan hadirnya Pak Joko Widodo, yang bertemu langsung dengan Menteri PU dalam forum rapat Komisi V. Ada penanganan-penanganan nyata, strategis, dan kita lihat, kita rasakan pascaitu, di tahun berikutnya banjir DKI agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya," imbuhnya.
Sadewo nampak kecewa karena Anies tidak hadir dalam rapat hari ini. Karena itu, dia mengusulkan, rapat hari ini ditunda.
Tak Ada Kerjanisasi!
Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP Lasarus menyatakan kekecewaannya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.
Lasarus juga menyinggung perbedaan konsep penanganan banjir di Sungai Ciliwung dari Anies, yakni naturalisasi. Konsep ini memang berbeda dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu normalisasi yang senada dengan konsep Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Lasarus, daripada mengusungkan perbedaan konsep, lebih baik Anies menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Lasarus juga menyoroti anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sangat minim untuk penanganan banjir Sungai Ciliwung. Menurutnya, untuk pembebasan lahan saja Anies tak memberikan alokasi anggaran.
"Penanganan banjir fisik saya dapat informasi dari fraksi saya di DKI, kebetulan Ketua DPRD DKI itu kan satu fraksi. Saya tanya berapa besar anggaran banjir? Memang saya katakan sangat minim bahkan untuk pembebasan lahan tidak ada, tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kalau lahan tidak dibebaskan penanganan tidak dikerjakan," terang Lasarus.
Banjir Tugas Pusat-Daerah
Politikus PDIP, Aria Bima menyayangkan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat masalah penanganan banjir dengan Komisi V. Aria menyebut banjir tidak bisa diselesaikan oleh DKI sendirian.
"Ya kalau di luar situasional saat ini saya kira Anies juga jangan terlalu melihat sesuai hal yang seolah-olah DKI bisa menyelesaikan masalah banjir ini sendiri," ujar Aria di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Aria menyarankan Anies untuk berbicara dengan lintas partai politik yang ada di DPR. Aria mengatakan DPR memiliki kewajiban mengatasi banjir karena mereka tinggal di Jakarta. "Anies harus melihat bahwa di DPR ini lintas partai politik. DPR ini kehendak subjektif untuk membantu betul-betul merupakan kewajiban juga karena mereka juga tinggal di wilayah DKI," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Dia meminta mantan Mendikbud itu untuk berdiskusi dengan DPR untuk menyelesaikan banjir. Dia berharap dengan hadirnya Anies, langkah strategis untuk pencegahan banjir bisa terlaksana.
Selain itu, Aria mengingatkan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga tidak hadir dalam rapat itu. Dia mengatakan masalah banjir adalah tugas pemerintahan pusat dan daerah.
