.webp)
KPK menanggapi pendapat Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut penanganan perkara korupsi di saat ini payah. KPK merasa ICW terlalu dini menilai kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri cs.
"Saya kira bahwa penanganan perkara lemah, orang siapa pun berargumen berpendapat itu hak dari siapa pun yang bisa berpendapat," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jumat (7/2/2020).
Baca juga: Ketua PKS: KPK Kita Giginya Tanggal Dua |
Ali mengatakan pimpinan KPK saat ini baru bekerja efektif selama dua bulan, sehingga kurang pas jika dinilai seluruh penanganan korupsi disebut payah. Padahal, menurut Ali, KPK terus melakukan sejumlah pengembangan kasus dan penahanan tersangka korupsi.
"Kita harus memahami juga saat inikan kerja KPK khususnya pimpinan yang baru ini hampir bulan kedua. Tapi kalau penilaiannya sudah langsung disimpulkan kemudian hampir seluruh penanganan perkaranya susah payah dan sebagainya, saya kira kita melihat sampai hari ini pun penanganan perkara berjalan," ujar Ali.
Ali lalu menuturkan keseriusan pihaknya dalam memberantas polusi bisa dilihat dari penetapan tersangka Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan 14 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Ia menegaskan KPK tetap berjalan seperti biasanya dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi
"Dengan kita tahu penetapan tersangka baru dari kemarin misalnya Bengkalis, DPRD (Sumut) kemudian penahanan pada para tersangka. Artinya bahwa keseriusan untuk menuntaskan kasus kasus yang sudah berjalan," ucap dia.
"Kita tahu bahwa sampai hari ini KPK masih tetap bekerja. Penetapan tersangka berjalan penanganan, pemberkasan berjalan seperti biasa," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diberitakan, ICW mengatakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah berubah. KPK disebut semakin payah.
"Nah, jadi saya mau mengajak Bapak-Ibu sekalian melihat bahwa kondisi penanganan perkara di KPK saat ini itu tidak seperti biasanya dan sekarang semakin payah," kata aktivis ICW Tama S Langkun dalam diskusi bertajuk 'Prasyarat Nirkorupsi' di Sekretariat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
Tama lalu membahas kinerja KPK sebelum berganti kepemimpinan, khususnya saat menangani perkara yang melibatkan politikus. Tama menyebut saat ini KPK kesulitan menghadapi kasus yang melibatkan politikus.
"Soal KPK akhir-akhir ini? Saya mau bilang bahwa ketika penanganan perkara itu melibatkan anggota DPR misalnya, melibatkan partai politik, selama ini lancar-lancar saja, pembuktiannya pun kelihatan di pengadilan. Ada yang tidak terbukti ya pasti kalah, yang terbukti diteruskan," ujar Tama.
"Dalam perkara terakhir, perkara yang gampang, kok saya lihat sangat susah sekali untuk bikin KPK line saja, itu perlawanan luar biasa," imbuh Tama.
