.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti akan mencopot Pangdam dan Kapolda jika masih terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan mendukung sikap Jokowi dan menyinggung soal kedekatan birokrasi.
"Ya itu bagus, karena ini kan mayoritas dilakukan perusahaan swasta dan terus biasanya punya kedekatan pun birokrasi, apakah itu bupati atau gubernur dan TNI-Polri, Polres-Dandim. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah bener," kata Trimedya saat dihubungi, Kamis (6/2/2020).
Trimedya mengatakan ancaman Jokowi itu juga harus berlaku sampai Kapolres hingga Dandim. Menurutnya, ancaman pencopotan pejabat TNI-Polri terkait karhutla harus menyeluruh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya kapoldanya, kapolres atau dandimnya (juga) kan mereka yang ada di wilayahnya. Jadi yang di atas bertanggung jawab dan yang di bawah juga harus, jadi harus komplet," sebut dia.
Politikus PDIP ini juga meminta agar perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi Karhutla tidak diberi bantuan Brimob. Menurutnya, adanya Brimob justru menghalangi polisi untuk menindak.
"Dan untuk perusahaan-perusahaan itu nggak usah diberikan lagi bantuan Brimob, kan suka ada perusahaan dapat bantuan Brimob. Jadi bagaimana kalau ada Brimob polisi mau nindak. Jadi Brimob itu juga harus ditarik dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi kembali menyampaikan aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jokowi kembali mewanti-wanti untuk mencopot mereka jika musibah tersebut terjadi.
"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).
Simak Video "Tahun 2019 Karhutla Meningkat, Jokowi: Apa Kurang yang Dicopot?"
