6 Ribu Personel Siap Amankan Demo Soal Omnibus Law di DPR Hari Ini

Jakarta - Sebanyak 6.000 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, yang digelar hari ini. Demo yang akan digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengangkat isu mengenai omnibus law.

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan untuk amankan demo tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada detikcom, Senin (20/1/2020)

Baca juga: Serikat Buruh Bakal Gelar Demo Tolak Omnibus Law di DPR Lusa

Enam ribu personel itu merupakan personel gabungan baik TNI-Polri hingga unsur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polisi mengimbau agar massa pendemo tertib dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menyebut ada rekayasa lalu lintas di sekitar DPR saat demo berlangsung. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci rute-rute mana saja yang bisa dilalui para pengguna jalan jika rekayasa lalu lintas itu diberlakukan.

"Untuk rekayasa lalu lintas sifatnya situasional," kata AKBP Fahri.

Baca juga: Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Tolak Omnibus Law, Ini Respons Istana

Seperti diberitakan sebelumnya, serikat buruh berencana menggelar demonstrasi menolak omnibus law di DPR pada hari ini. KSPI mengatakan ada 30 ribu buruh yang bakal ikut aksi ini.

"Sekitar 30 ribu massa hari Senin, 20 Januari 2020, jam 10.00 WIB, kami akan bergerak menuju gedung DPR RI," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1)

Selain menolak omnibus law cipta lapangan kerja, dia mengatakan, demonstrasi itu juga sebagai bentuk protes terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan sikap KSPI adalah menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami dari KSPI menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini jelas sikap kami, tidak ada sikap KSPI yang menyetujui omnibus law cipta lapangan kerja," pungkasnya. (sam/zak)