Serikat Buruh Bakal Gelar Demo Tolak Omnibus Law di DPR Lusa

KSPI menggelar konferensi pers rencana demonstrasi di DPR. (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Serikat buruh akan menggelar demonstrasi menolak omnibus law di DPR RI lusa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan ada 30 ribu buruh yang bakal ikut aksi ini.

"Sekitar 30 ribu massa hari Senin, 20 Januari 2020, jam 10.00 WIB, kami akan bergerak menuju gedung DPR RI," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain menolak omnibus law cipta lapangan kerja, dia mengatakan, demonstrasi itu juga sebagai bentuk protes terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan sikap KSPI adalah menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami dari KSPI menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini jelas sikap kami, tidak ada sikap KSPI yang menyetujui omnibus law cipta lapangan kerja," tuturnya.

Simak Video "Jokowi Geber Omnibus Law Selesai Sebelum 100 Hari Kerja"

Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ridan Hatam Aziz mengatakan aksi tersebut sebagai peringatan kepada pemerintah. Dia menyebut serikat buruh berupaya mencegat draf RUU cipta lapangan kerja dikirimkan ke DPR RI.

"Kami melakukan aksi sebagai peringatan untuk segera mengedrop tentang omnibus law yang merugikan. Saya sebagai sekjen sudah konsolidasi nasional, kami sudah keliling," kata Ridan.

"Kenapa ke sana (DPR RI)? Karena informasi yang kami dapat draf akan dikirimkan kepada DPR di minggu-minggu itu. Kami akan cegat, kami akan pastikan kepada DPR RI minta pada khususnya klaster yang merugikan anak bangsa kami nyatakan minta didrop dan tidak dilanjutkan," sambungnya.

Ridan juga mengatakan para buruh akan mengosongkan pabrik untuk ikut melakukan aksi. Aksi mogok ini disebut akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan permintaan buruh.

"Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik dan kami hakulyakin seluruh pekerja lain akan melakukan hal sama ketika pemerintah melanjutkan hal ini. Pengosongan ini akan terus dilakukan hingga pemerintah mengedrop," tuturnya.