Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tak perlu ide baru dalam menangani banjir. Sekretaris Dinas (Sekdis) Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi menyebut pemprov siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Pak Presiden yang ngomong ya setuju lah saya dan memang seperti itu, kita dengan kementerian juga ya bersinergi gitu. Intinya apa yang disampaikan pak presiden nggak ada masalah, memang begitu sesuai," ujar Dudi saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudi mengatakan dalam menangani banjir, baik pemprov DKI maupun kementerian dan lembaga terkait telah memiliki tugas masing-masing. Namun, kata dia, pembagian tugas tersebut saling keterkaitan.
"Ya memang sesuai dengan pembagian kerja ya kita melaksanakan sesuai masing-masing tugasnya. Misal pembebasan kita lanjutkan, kalau udah selesai di bebaskan kementerian masuk untuk pelaksanaan fisiknya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masterplan untuk banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Menurutnya, tidak perlu ada ide-ide baru di luar masterplan itu.
"Masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun 73. Sudah ada harus melakukan apa, apa, apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plannya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Untuk itu dia menegaskan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian harus bersinergi untuk penanganan banjir. Dia menekankan penanganan dari hulu ke hilir harus diutamakan.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
