Jokowi Tak Mau Ide Antibanjir Baru, Ini Sejarah Master Plan '73 yang Dirujuk

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Jakarta tak perlu ide baru untuk mengatasi banjir. Sudah ada formula antibanjir dari tahun 1973. Itu adalah rencana induk karya para peneliti Belanda.

Sebagaimana dilansir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, rencana induk itu bernama lengkap 'Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta' atau 'Rencana Induk Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Jakarta', selesai disusun pada masa Gubernur Ali Sadikin.

Awalnya, 27 April 1973, sekelompok ahli dari Netherlands Engineering Consultants (Nedeco) Belanda datang ke Indonesia membantu program Pengendalian Banjir Jakarta Raya (PBJR). Mereka kemudian menyusun rencana induk mengatasi masalah klasik yang dihadapi Jakarta itu, acuannya adalah rencana pengendalian banjir warisan Ir Van Breen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Ali Sadikin setuju dengan ide-ide yang dikemukakan para cerdik pandai dari Negeri Kincir Angin itu. Maka pada Desember 1973, Master Plan itu selesai disusun.

Isi Master Plan 1973

Isi Master Plan 1973 yang paling terkemuka adalah mengendalikan banjir wilayah Jakarta bagian timur dan utara. Caranya adalah melalui pembuatan kanal dengan memotong Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, Kali Cakung, dan Kali Blencong hinga menuju laut.

Kanal di bagian timur terwujud, maka pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota. Intinya, ada dua kanal di sini, yakni Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT), meski kadang juga disebut sebagai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) Terusan Banjir Barat dan Terusan Banjir Timur.

Dikutip dari situs Sibima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), langkah pengendalian banjir yang merujuk pada Master Plan 1973 termasuk pengembangan Cengkareng Drain dan Cakung Drain, polder Pluit, Melati, Setiabudi Barat dan Timur, Tomang, Grogol, dan Sunter, rehabilitasi sungai Cideng dan Krukut. Desain BKT juga disertai polder dan sistem drainase di hillir.

Polder adalah tanah yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, ketinggian air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dilengkapi mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan. Nedeco tahun 1973 sudah mengidentifikasi perlunya polder besar untuk melindungi dan mengendalikan air banjir di dataran rendah kawasan utara yang semakin menurun permukaannya.

Begini tiga prinsip strategi pengendalian banjir berdasarkan Master Plan 1973:
- Mengalihkan aliran sungai dari hulu melalui saluran banjir (mengindari air banjir melalui daerah padat penduduk)
- Melindungi daerah dataran rendah dengan skema polder
- Mengalirkan sisa air yang tidak melalui polder ke laut melalui saluran gravitasi

Jokowi Tak Mau Ide Antibanjir Baru, Ini Sejarah Master Plan '73 yang Dirujuk

Ilustras Ali Sadikin (Zaki Alfarabi/detikcom)

Pelaksanaan

Dilansir buku 'Banjir Kanal Timur: Karya Anak Bangsa' karya Robert Adhi Ksp, meski selesai disusun saat itu, namun Master Plan 1973 itu tak bisa langsung dieksekusi lantaran butuh dan yang besar untuk pembebasan lahan. Usai 1973, barulah dilakukan studi demi pelaksanaan yang baik, termasuk rencana pembebasan lahan yang efektif. Master Plan 1973 diteruskan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang tahun 1979.

Dilansir dari buku 'Megapolitan' karya Sutiyoso (pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta), master plan 1979 merupakan modifikasi master plan 1973 dengan menambahkan interkoneksi antara Sungai Ciliwung dan Cisadane serta memperluas cakupan kajian banjir dari Sungai Bekasi sampai perbatasan Serang.

"Hasil kajian ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya penolakan masyarakat Tangerang atas adanya ide pengalihan banjir ke kota Tangerang," tulis Sutiyoso dalam bukunya itu.

Master Plan 1973 kemudian ditinjau kembali oleh konsulta Nikken & Association dengan bantuan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dari Jepang pada 1989 dan 1993. Pada 1996, Nedeco melakukan pra-studi kelayakan terhadap berbagai pilihan jenis konstruksi dan trase rencana pembangunan BKT.

Pada 1997, JICA dari Jepang memperkuat studi dengan pembuatan Rencana Induk Pengendalian Banjir di Ciliwung-Cisadane. Pada 2003, PT Virama Karya & Associates membuat revisi detail desain BKT, hasilnya digunakan untuk pembangunan BKT.

Meski Master Plan 1973 sudah menyadari permukaan tanah Jakarta semakin menurun, namun studi itu tak mengantisipasi laju penurunan sampai 20 cm/tahun. Perlu ada tanggul di laut Jakarta.

Namun sebagaimana dilansir situs resmi Pemprov DKI Jakarta Berita Jakarta, Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kajian mengenai pembuatan tanggul di utara Jakarta sudah ada sejak tahun 1973.

Ahok saat menjadi Gubernur DKI (Danu Damarjati/detikcom)

Jokowi tak mau ide baru

Presiden Jokowi kembali merujuk ke Master Plan 1973 untuk mengatasi banjir Jakarta, peristiwa yang melanda pada tahun baru 2020. Menurutnya, tidak perlu ada ide-ide baru di luar masterplan itu.

"Masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun 73. Sudah ada harus melakukan apa, apa, apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plannya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).