Seperti yang terjadi di SDN Prajurit Kulon 1, Jalan Raya Prajurit Kulon. Atap ruang perpustakaan seluas 5 x 8 meter persegi ambruk total. Kerangka atap yang ambruk dibiarkan berserakan di dalam ruangan. Kondisi ini dibiarkan sejak lama karena di dalam ruangan sudah ditumbuhi tanaman liar.
Kepala SDN Prajurit Kulon 1 Pariyono membenarkan ambruknya atap perpustakaan di sekolahnya terjadi Oktober 2014 silam. Menurut dia, atap rungan di belakang ruang kelas ini karena diterjang hujan dan angin kencang pada sore hari. Sehingga tidak ada korban.
"Sudah lima tahun lebih belum ada perbaikan. Dampaknya besar ke siswa karena butuh tambahan ilmu kan di perpustakaan," kata Pariyono kepada wartawan di kantornya, Jumat (17/1/2020).
Dia mengaku sudah 4 kali mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk perbaikan ruang perpustakaan. Proposal terkahir kali dia sodorkan ke dinas pada 2016 silam.
"Karena belum ada sertifikat tanahnya sehingga Pemkot Mojokerto tidak bisa mengalokasikan anggaran. Kalau bukan aset, penggunaan dana akan bermasalah. Semoga sertifikatnya segera selesai," ujarnya.
Kerusakan juga terjadi di SDN Kranggan 2, Jalan Suratan VI, Kelurahan/Kecamatan Kranggan. Pantauan detikcom di lokasi, plafon ruang kelas 4 di sekolah ini ambrol seluas 4 x 1 meter. Ironisnya, ruang kelas ini masih ditempati para siswa untuk belajar. Atap teras kamar mandi siswa dan teras ruang laboratorium di sekolah ini juga ambrol di beberapa titik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid saat dikonfirmasi membenarkan masih ada sekitar 15 SD negeri di wilayahnya yang belum mendapat alokasi dana perbaikan. Antara lain, SND Prajurit Kulon 1, SDN Kranggan 2, SDN Wates 6 dan 5, SDN Mentikan 2, serta SDN Gunung Gedangan 2.
"Hasil pengecekan kami turun ke lapangan November tahun lalu ada 15 sekolah yang menjadi perhatian khusus kami. Misalnya SDN Gunung Gedangan 2 ada retak cukup besar di dinding ruang UKS, musala dan ruang guru," terangnya.
Awal tahun ini, Amin mengaku akan kembali melakukan survei ke 15 sekolah tersebut. Survei untuk memastikan tingkat kerusakan di setiap sekolah. Pihaknya juga bergerak cepat untuk meminta kepala sekolah mengosongkan ruang kelas yang rawan ambruk.
"Untuk kerusakan di sekolah yang sudah ada sertifikat tanahnya kami perbaiki tahun ini menggunakan dana pemeliharaan Rp 1,5 miliar. Sekolah yang rusak berat dan belum bersertifikat menunggu sertifikat selesai tahun ini," jelasnya.
Tahun ini, tambah Amin, dana rehap bangunan dari pemerintah pusat baru menyentuh 8 SD negeri dan 2 SMP negeri di Kota Mojokerto. Anggaran Rp 2.320.553.000 akan digunakan untuk merehap SDN Kranggan 4, Gedongan 3, Kranggan 5, Purwotengah 2, Magersari 2, Mentikan 2, Surodinawan, serta Gedongan 2.
Sedangkan anggaran Rp 1.207.715.200 akan digunakan untuk merehap bangunan SMPN 8 dan SMPN 4 Kota Mojokerto. "Untuk kegiatan rehap bangunan 10 sekolah tersebut akan kami lelang secara terbuka," tandasnya.
Halaman 2 dari 2