Mahfud Minta Kasus Asabri Tak Diributkan di Kantornya: Ditangani Polisi

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md meminta kasus Asabri tidak diributkan di kantornya lagi. Dia mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut sudah ditangani pihak kepolisian.

"Apa namanya (Asabri) nggak usah diributkan di kantor Kemenko Polhukam lagi, itu diributkan di polisi karena sudah ditangani polisi," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ditemui Dubes China, Mahfud: RI Jaga Kedaulatan-Hak Berdaulat di Natuna

Mahfud pun membandingkan kasus Asabri dengan Jiwasraya. Menurutnya, modal yang terdapat di Jiwasraya sudah habis tapi untuk Asabri sebagian modal tersisa.

"Nanti tunggu polisi saja. jadi begini, Jiwasraya tuh punya modal sekian, itu habis sekian malah hutangnya banyak. Itu Jiwasraya. Asabri itu punya modal sekian habis sekian jadi masih ada sisanya ini. Tapi yang habis ini juga harus diselidiki polisi karena itu terjadi penurunan pada tahun 2018 ke 2019," ujar Mahfud.

Menurutnya, polisi harus mempunyai tanggung jawab moral untuk mengusut kasus Asabri. Menurutnya, Polri harus melindungi pengguna Asabri yang merupakan anggota sendirinya.

Baca juga: Asabri Bantah Ada Korupsi, Luhut: Bisa Diperiksa Permainan Sahamnya

"Kalau sekarang masih diperiksa polisi dan sekarang polisi memang harus apa merasa bertanggung jawab secara moral atas itu, karena dari 940 atau 980 prajurit TNI-Polri 600-nya itu Polri. Sehingga Polri juga harus melindungi warganya," tuturnya.

Dia menyerahkan penanganan kasus ini ke polisi. Mahfud menyebut dirinya ingin pemerintahan berjalan dengan stabil.

"Saya hanya ingin tahu kasusnya sekarang kasus itu sudah saya punya sudah saya sampaikan ke saudara-saudara. Nanti tanya polisi saja ya. Saya sudah tau angkanya tapi biar nanti polisi yang menangani memeriksa keanehan-keanehan itu. Itu yang terpenting, tugas Menko kan itu yang tadinya tenggelam ditimbulkan yang tadinya terlalu tinggi rendahkan sehingga jalannya pemerintah ini stabil," jelas Mahfud.