Komisi II: Sebagai Penyelenggara, KPU Sendiri Jadi Titik Rawan Pemilu

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, hingga DKPP. (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi berbicara mengenai dampak kasus dugaan suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Arwani menilai kasus Wahyu memperkuat analisis yang menyebut KPU sebagai titik rawan melakukan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut disampaikan Arwani dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Arwani awalnya berbicara perihal indeks kerawanan pemilu yang kerap disampaikan Bawaslu.

"Karena kalau kita lihat Bawaslu ini aktif menyampaikan indeks kerawanan pemilu. Saya kira kasus kemarin itu (kasus dugaan suap Wahyu Setiawan) memperjelas bahwa salah satu poin penting dari indeks kerawanan itu, ya, nggak jauh-jauh dari Bawaslu," kata Arwani.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu, barulah Arwani mengungkapkan penilaiannya. Politikus PPP itu mengatakan KPU rawan melakukan pelanggaran karena berstatus penyelenggara pemilu.

"Itu KPU sendiri menjadi titik rawan pemilu itu karena menjadi sangat krusial di mana posisinya sebagai penyelenggara pemilu," terang Arwani.

Kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi topik utama dalam RDP Komisi II hari ini. Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Johan Budi, bahkan melempar sindiran kepada para komisioner KPU yang hadir.

Dalam RDP kali ini, Ketua KPU Arief Budiman hadir. Tiga komisioner KPU lainnya, yaitu Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tantowi, dan Evi Novida Ginting Manik, juga hadir.

"Tetap semangat Pak Arief, jangan manggut-manggut saja. Semangat, jangan menunduk, tegak, Pak! Nanti kan ketahuan nanti siapa yang bermain, apakah satu komisioner ataukah komisioner yang lain juga mencicipi," ujar Johan.

Simak Video "Pakar Hukum Duga Ada Komisioner KPU Lain Terlibat di Kasus Wahyu Setiawan"