Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Korupsi, Ini Upaya Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah/Foto: Hilda Meilisa Rinanda

Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) sangat berpotensi terjadinya korupsi. Maka ia tak heran jika mayoritas kasus korupsi merupakan terkait PBJ.

Untuk mempersempit dan menutup celah tersebut, Pemprov Jatim menerapkan strategi khusus. Yakni dengan membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa serta e-katalog lokal.

Biro di bawah Sekretariat Daerah tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020 dengan banyak tugas. Di antaranya mapping paket pekerjaan beserta nilainya, melakukan integrasi data penganggaran (e-budgeting) dengan aplikasi RUP dan melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak. Kemudian melakukan peningkatan penerapan konsolidasi PBJ, katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE, serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).

"Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se-Jatim beberapa waktu lalu. Bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif," ungkap Khofifah, Minggu (12/1/2020).

"Saya ingin ke depan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel dan transparan dan tersistem," tambahnya.

Selain rawan korupsi, Khofifah menambahkan, sistem yang kuat diperlukan mengingat adanya permasalahan pada sektor PBJ, yang biasanya bersumber pada perencanaan yang kurang sinkron. Di antaranya karena adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terlambat, pelaksanaan tidak sesuai RUP dan adanya gagal kontrak karena tidak cukup waktu (baik proses pemilihan/ pelaksanaan kontrak). Lalu dana DAK sering tidak cukup waktu untuk prosesnya, dan belum semua proses pemilihan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Tonton juga Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud Akan Panggil Menkeu-Menteri BUMN :

"Salah satu akar permasalahan pengadaan barang dan jasa yaitu karena adanya perencanaan yang belum baik. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam pengelompokan pekerjaan pengadaan barang dan jasa terdapat tiga paket strategis yang menjadi dasar. Yaitu pekerjaan yang membutuhkan waktu pekerjaan lama seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang import dan pekerjaan jasa konsultansi yang membutuhkan waktu pekerjaan lama.

Paket kedua yaitu pekerjaan yang nilainya di atas Rp 2,5 M. Ketiga pekerjaan yang didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kami telah mengelompokkan pekerjaan strategis ke dalam tiga paket. Dan hingga saat ini, berdasarkan data yang ada paket pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jatim telah terdata mulai Bulan Januari hingga Agustus 2020," sambung mantan Menteri Sosial ini.

Khofifah berharap berbagai strategi yang tersistem nantinya akan mampu dijalankan dengan baik. Sebab selain terkait dengan akuntabilitas, juga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2020 yang bisa menjadi stimulan pergerakan ekonomi di Jatim. Serta, yang terpenting bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur.

"Saya harap proses pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan baik. Sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada. Agar bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.