Ini Langkah Khofifah Percepat Realisasi Perpres 80 Tahun 2019

Gubernur Khofifah/Foto: Hilda Meilisa Rinanda

Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa memiliki kiat untuk mempercepat realisasi Perpres 80 Tahun 2019. Salah satunya menggelar rapat koordinasi (rakor) Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan se-Jatim.

Dalam rakor ini, Khofifah menargetkan Provincial Project Management Office (PPMO) bisa langsung difinalkan. Hal ini untuk menentukan proyek mana yang harus segera dijalankan.

"Kami berharap selesai rakor ini maka pembahasan PPMO untuk menentukan proyek mana yang bisa segera diprioritaskan untuk mulai direncanakan di tahun 2020 ini bisa difinalkan. Sehingga, bisa berseiring dengan Project Management Office (PMO) di pusat," kata Khofifah di Surabaya, Sabtu (11/1/2020).

Khofifah menambahkan setelah PPMO ini bisa terselesaikan, pihaknya akan segera melakukan road show ke beberapa kementerian teknis. Hal ini penting dilakukan untuk mendapat kepastian rencana prioritas pada Perpres No 80 Tahun 2019 ini sudah masuk ke dalam RPJMN. Hal ini akan beriringan dengan RPJMD Provinsi dan di kabupaten atau kota.

Tonton juga video Firli Bahuri Belum Tahu Draf Perpres KPK:

"Rencana Kerja Pemerintah (RKP) April rencananya akan difinalkan, karenanya sebelum April RKPD harus kita selaraskan. Dengan demikian, alokasi anggaran provinsi dan kab/kota akan berseiring dengan RPJMN dan RKP," imbuhnya.

Khofifah menambahkan, dalam kegiatan road show dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini, nantinya pihaknya juga meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil turut hadir untuk mem-break down secara detail pelaksanaan proyek. Terlebih, di lingkup Pemprov Jatim telah mem-break down lebih detail. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

"Kami di Pemprov Jatim telah mem-break down dengan detail, namun ini tentu perlu dikaji lagi. Untuk itu, sinergitas antara bupati/wali kota dengan kementerian teknis akan jadi penguatan bersama untuk bisa menjalankan Perpres No 80/2019," imbuhnya.

Khofifah juga meminta Kepala KPK RI Firli Bahuri untuk memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel. "Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim," pungkasnya.