menyedot perhatian publik karena merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR mengemuka dengan mayoritas fraksi menyatakan sikap mendukung.
Untuk diketahui, dugaan korupsi di Jiwasraya tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerugian negara Rp 13,7 triliun itu ditaksir Kejagung dalam penyidikan awal mereka. Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.
sudah muncul dalam rapat sebelumnya. Selepas reses, Komisi VI DPR segera menindaklanjuti usulan itu.
Mayoritas fraksi di DPR mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Dari total sembilan fraksi, tujuh di antaranya mendukung pembentukan Pansus. Sementara itu, dua fraksi lainnya belum menentukan sikap.
, Kamis (9/1/2020), berikut ini sikap partai politik di DPR terkait usul pembentukan Pansus Jiwasraya:
1. PDIP Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung setiap langkah fraksi mereka di DPR terkait
kasus Jiwasraya sembari mendorong penegak hukum secepat mungkin memproses dan mengungkap masalah tersebut. Hasto menyatakan telah memberikan pedoman kepada Fraksi PDIP di DPR terkait penegakan hukum Jiwasraya dan menyebut mendukung seandainya pembentukan Pansus dipandang perlu
"Kami sudah memberikan
guideline kepada fraksi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu harus progresif. Harus bergerak cepat sehingga setelah itu diberikan dukungan melalui upaya-upaya politik sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja bebas tanpa intervensi pihak mana pun. Termasuk Pansus, itu kan kesepakatan di DPR. Sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan," kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
2. GolkarPartai Golkar menyatakan mendukung pembentukan
Pansus Jiwasraya. Anggota Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut mereka bakal mendukung pembentukan Pansus asal masalah Jiwasraya benar-benar terselesaikan dan korban--termasuk nasabah--harus mendapat keadilan.
"Pansus salah satu (cara menyelesaikan masalah Jiwasraya), tapi yang terpenting harus dibuka ke publik sejelas-jelasnya, jangan sampai menimbulkan spekulasi politik yang berpotensi menimbulkan fitnah politik, misalnya dikaitkan dengan Istana atau apa
gitu ya. Tapi intinya memang harus diusut tuntas, apa yang menjadi penyebab utama buruknya tata kelola asuransi Jiwasraya yang merugikan banyak pihak, termasuk nasabah-nasabah yang telah menyimpan uangnya di asuransi," ucap Ace saat dihubungi, Kamis (9/1).
"Kita pasti akan mendukung (pembentukan Pansus), tetapi kita ingin bahwa tujuannya murni untuk mengurai apa yang menjadi penyebab skandal yang memakan... merugikan rakyat," sebut Ace.
3. GerindraPartai Gerindra jadi salah satu fraksi di DPR yang menyoroti kasus
Jiwasraya. Penasihat Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon terang-terangan meminta Pansus Jiwasraya segera dibentuk. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendengar Fraksi Gerindra menjadi salah satu penginisiasi Pansus Jiwasraya.
"Saya dengar begitu," sebut Dasco. Dia menjawab pertanyaan apakah Fraksi Gerindra sebagai salah satu pengusul pembentukan pansus Jiwasraya, Senin (30/12/2019).
4. PKSFraksi PKS DPR RI menyetujui usul pembentukan Pansus untuk menyelidiki
masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Pansus perlu dibentuk demi mengembalikan nama baik asuransi di Indonesia.
"Karena itu, dalam rangka mengembalikan kepercayaan kepada asuransi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dan mengembalikan uang para nasabah, Pansus Jiwasraya Gate saya setuju untuk dibentuk, dan PKS setuju," kata Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).
5. DemokratPartai Demokrat mendukung usulan pembentukan
Pansus Jiwasraya. Demokrat ingin masalah asuransi Jiwasraya dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.
"Pada prinsipnya kita dukung. Dan saya katakan ini harus dibuka secara transparan betul-betul apa yang terjadi dengan Jiwasraya. Tidak boleh ada yang ditutupi. Untuk itu, apa pun tindakannya, kita harus dukung sepenuhnya," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).
6. PPPSekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menyerahkan masalah hukum kasus
Jiwasraya kepada pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Awiek mendukung upaya politik di DPR demi mengungkap kasus Jiwasraya.
"Mendorong pembentukan panja atau pansus untuk mendalami dan mencarikan solusi terkait masalah Jiwasraya. Menjalankan fungsi pengawasannya, telah ada keputusan di Komisi VI untuk membentuk Panja atau Pansus Jiwasraya. PPP sejak awal mendorong dibentuknya Pansus untuk mengungkap persoalan ini secara tuntas. Pansus ini tidak akan mengganggu proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung," kata Awiek.
7. NasDemKetua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya setuju pembentukan
Pansus Jiwasraya. Pansus Jiwasraya diharapkan dapat mengungkapkan akar permasalahan asuransi itu secara terbuka.
"Fraksi NasDem menilai kasus Jiwasraya, selain proses hukum yang dijalankan, harus ada proses politik sehingga kami meminta dibentuk Pansus agar persoalan tersebut terbuka," kata M Ali seperti diberitakan
Antara pada Selasa (31/12/2019).
8. PKBKetua Komisi VI DPR F-PKB Faisol Riza menyebut fraksinya belum menentukan sikap terkait usul pembentukan Pansus Jiwasraya. PKB ingin memberi kesempatan kepada BUMN dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Belum ke sana (pembentukan Pansus). Kita ingin memberi kesempatan pada Kementerian BUMN dan Kejagung bekerja dengan koridor masing-masing sehingga bisa membuat progres penyelesaian," kata Faisol Riza.
Anggota Komisi VI DPR F-PKB Marwan Jafar menyatakan hal serupa dengan Faisol Riza. Marwan mengusulkan harus ada restrukturisasi total terhadap PT Jiwasraya secara total dan komprehensif supaya lebih baik lagi ke depannya.
"Dalam hal penyelesaian Jiwasraya ini, Erick punya pengalaman yang cukup ketika memimpin perusahaan swasta, sehingga kita berharap banyak dia mampu menyelesaikan itu dan kita percaya dia mampu menyelesaikan," jelas Marwan.
9. PANAnggota Komisi VI DPR F-PAN Nasril Bahar menegaskan DPR tidak boleh tinggal diam meski kasus Jiwasraya tengah ditangani Kejagung. Soal pembentukan pansus atau panja, Nasril menyebut itu tergantung sikap fraksi lain di Komisi VI.
"Ini kan yang perlu dicermati bahwa DPR nggak boleh tinggal diam, tidak boleh
wait and see meskipun sudah di-
handle oleh kejaksaan. Jadi lain daripada itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, sikap politis dari masing-masing partai, kan
gitu, kalau memang terjadinya skandal ini. Tentunya dari sinilah akan tecermin apakah akan digelar panja ataupun pansus," kata Nasril saat dihubungi.
Nasril menyebut, berdasarkan data 2 tahun terakhir, ada kerugian terkait kasus Jiwasraya. PAN tak menutup kemungkinan mendukung pembentukan pansus.
"Data 2 tahun terakhir ini kan sangat, itu data itu saya rasa sudah final bahwa 2 tahun terakhir ini kan, dari 2017-2018, ini kan kerugiannya sangat besar, luar biasa, terhadap kesalahan manajemen bisnisnya. Ini yang menjadi sorotan utama kita," kata Nasril.
"Sehingga, tidak tertutup Fraksi PAN akan mengarah ke pansus, tidak tertutup kemungkinan apabila penjelasan ataupun klarifikasi daripada kementerian itu belum memuaskan kita, yang sudah pastilah tidak memuaskan daripada masyarakat, nasabah, maka tidak tertutup untuk dilakukan pansus," tegas dia.
.webp)
