Demokrat Dukung Usulan Pansus Jiwasraya: Tak Boleh Ada yang Ditutupi

Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Zhacky-detikcom)

Jakarta - Partai Demokrat mendukung usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Demokrat ingin masalah asuransi Jiwasraya dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.

"Pada prinsipnya kita dukung. Dan saya katakan ini harus dibuka secara transparan betul-betul apa yang terjadi dengan Jiwasraya. Tidak boleh ada yang ditutupi. Untuk itu, apapun tindakannya, kita harus dukung sepenuhnya," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak Kejaksaan Agung diketahui tengah menyelidiki kasus korupsi di perusahaan asuransi plat merah tersebut. Syarief pun mempersilakan karena menurutnya kasus Jiwasraya perlu dibuka dengan jelas kepada publik.

"Dan itu berarti, proses yang sudah dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, itu saya pikir silakan saja bergulir. Nah, tinggal DPR nanti menilai, apakah akan menunggu hasil dari Kejaksaan atau tidak," ujar Syarief.

BPK Bakal Ungkap Kasus Jiwasraya: Luar Biasa Besarnya!:

"Karena ini kan harus diberikan kesempatan juga untuk bekerja. Nanti di hasilnya itu, nanti DPR melihat, apakah cukup puas atau tidak. Kalau memang belum, ya bikin pansus," lanjut dia.

Sebelumnya, usulan dibentuknya pansus Jiwasraya kian mengemuka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus untuk menyelidiki sengkarut keuangan Jiwasraya, salah satunya Gerindra. Namun, usulan pembentukan pansus akan dibahas lebih lanjut usai reses.

"Dalam rapim kita lihat berapa formalnya dan nanti ada rencana di Komisi XI di bawah saya dan Komisi VI diadakan rapat gabungan untuk itu," kata Dasco di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Dasco menjelaskan usulan pembentukan pansus mencuat karena permasalahan keuangan Jiwasraya menyangkut lintas alat kelengkapan dewan (AKD). Ada tiga AKD yang berwenang menyelidiki masalah tersebut, yaitu Komisi VI, Komisi XI dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Halaman 1 2

Selanjutnya