Usulan Pansus Jiwasraya Kian Mengemuka

Kantor Pusat Jiwasraya. (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Masalah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menimbulkan dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu. Usulan dibentuknya panitia khusus (pansus) kian mengemuka.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPR Fadli Zon mendesak pembentukan pansus agar kasus Jiwasraya bisa diungkap. Menurut Fadli, akan sangat baik jika DPR membentuk pansus di samping penyelesaian proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut Fadli, ada kedaruratan agar segera melakukan investigasi kasus ini karena angka korupsi Jiwasraya mencapai puluhan triliun rupiah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini lebih besar dari (kasus) Century, ini di atas Rp 10 triliun. Jadi menurut saya sangat wajar jika dibentuk Pansus Jiwasaraya, Jiwasrayagate," kata Fadli di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus untuk menyelidiki sengkarut keuangan Jiwasraya., salah satunya Gerindra. Namun, usulan pembentukan pansus akan dibahas lebih lanjut usai reses.

"Dalam rapim kita lihat berapa formalnya dan nanti ada rencana di Komisi XI di bawah saya dan Komisi VI diadakan rapat gabungan untuk itu," kata Dasco di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Dasco menjelaskan usulan pembentukan pansus mencuat karena permasalahan keuangan Jiwasraya menyangkut lintas alat kelengkapan dewan (AKD). Ada tiga AKD yang berwenang menyelidiki masalah tersebut, yaitu Komisi VI, Komisi XI dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Fraksi PKS menyambut baik usulan pansus Jiwasraya. Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pansus perlu dibentuk demi mengembalikan nama baik asuransi di Indonesia.

PKS meyakini pembentukan pansus Jiwasraya bakal terealisasi. Apalagi, kata dia, ada beberapa partai yang telah menyatakan setuju agar pansus Jiwasraya dibentuk.

"Jadi kalau melihat dari beberapa partai yang sudah menyampaikan setujunya, ini sudah melampaui, di atas separuh bahkan. Pengusulannya pun hanya diperlukan 40-an orang untuk mengusulkan. Itu insyaallah akan bisa dimulai," kata Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Simak juga video Demokrat Dukung Bentuk Pansus untuk Selesaikan Kasus Jiwasraya:

Hidayat menganggap sengkarut keuangan Jiwasraya sebagai kasus yang mengerikan. Dugaan kerugian yang ditimbulkan kasus Jiwasraya melebihi kasus-kasus korupsi seperti Century dan BLBI.

"Menyedihkan sekali ini melibatkan dana nasabah yang mereka tidak semuanya adalah orang-orang kaya. Mereka justru menjadikan Jiwasraya sebagai gantungan hari tua mereka. Tapi kemudian mendapatkan kasus yang demikian sangat mengerikan," papar Wakil Ketua MPR itu.

KPK turut memantau terkait masalah Jiwasraya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, mengatakan lembaganya melakukan pemantauan atau dimaknai sebagai koordinasi supervisi.

Menurut dia, koordinasi itu sebagai salah satu fungsi KPK sebagai trigger mechanism. Adapun KPK memberikan kepercayaan kepada Kejagung untuk mengusut kasus itu.

"Artinya kita melihat teman-teman ini kita beri kepercayaan melakukan penanganan kasus-kasus yang besar seperti itu, kita tumbuhkan rasa kepercayaan. Cuma memang semakin lama sindiran ke kita kok lebih tertuju ke pimpinan baru seakan-akan omongan kita ini seakan-akan tidak mau ikut campur tidak seperti itu," ucap Nawawi.

Nawawi membantah bila KPK cenderung tidak peduli dengan kasus Jiwasraya itu. Dia mengatakan KPK tetap memantau kasus itu melalui koordinasi supervisi dengan Kejagung.

"Kalau ini sudah tertuju lebih pada sindiran ke pimpinan KPK baru seakan nggak punya taring. Sekali lagi kami tetap memantau, dimaknakan sebagai koordinasi supervisi," tutur Nawawi.