Mahfud Md Tetap Yakin Sadapan OTT Bupati Sidoarjo Seizin Dewas KPK

Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah menyampaikan sadapan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dilakukan sebelum pelantikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tetap meyakini ada izin dari Dewas KPK berkaitan dengan penindakan yang dilakukan KPK pada Bupati Sidoarjo itu.

"Ada orang yang mengatakan, 'Loh itu sisa yang dulu'. Oh tidak bisa karena OTT tuh per hari itu. Ini bukan bahwa diintipnya sejak dulu iya mungkin tetapi bahwa kebijakan boleh OTT itu sejak tanggal 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewan Pengawas dan ternyata ini ada OTT yang apa namanya tidak bocor dan bisa dilakukan," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Sadapan OTT Bupati Sidoarjo Tanpa Izin Dewas, Ini Penjelasan KPK

Perizinan yang berliku sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK baru memang sempat menuai kritikan. Namun dengan adanya OTT Bupati Sidoarjo ini, Mahfud tetap yakin senjata KPK berupa OTT masih memiliki taji.

"Dulu yang dikhawatirkan orang kan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Karena apa? Karena di UU tersebut harus dengan izin Dewan Pengawas. Nah nanti itu bisa bocor. Nah ini ternyata tidak kan. Artinya bisa OTT dan Dewas-nya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor sehingga OTT tetap jalan," ucap Mahfud.

Lantas Mahfud menitipkan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar KPK membongkar kasus-kasus besar. Bagi Mahfud, OTT tetap jalan beriringan dengan KPK mengungkap kasus yang kelasnya kakap.

"Ingat presiden memang ingin KPK kuat. KPK kuat kalau berani menabrak dan membongkar itu kasus-kasus besar yang sudah ramai di masyarakat dan sudah diinformasikan oleh pemerintah di sektor migas. Itu luar biasa presiden sudah melakukan langkah ke dalam untuk organisasinya. Tetapi tindakan hukumnya kan harus KPK misalnya," ujarnya.

Baca juga: Masih Induksi, Dewas KPK Belum Dilibatkan di OTT Bupati Sidoarjo?

"Ya jangan aja OTT kecillah. Kita dukung OTT jalan terus tapi juga supaya yang besar-besar ini dibuka agar ada buktinya. Kita berharap juga Kejaksaan Agung, Polri bisa membuka yang besar-besar termasuk Jiwasraya itu," imbuh Mahfud.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bila sadapan terkait OTT Bupati Sidoarjo dilakukan sebelum pelantikan Dewas KPK. Dewas KPK sendiri dilantik pada 20 Desember 2019.

"Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan informasi yang sebelumnya, sudah lama," ucap Alexander di sela safarinya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini. (dhn/tor)