.webp)
"Karena ada 13 sungai yang sampai hari ini tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat oleh Pak Menteri tidak mengutus orang, tapi Pak Gubernur sendiri (hadir). Itu selesai," ucap Prasetio kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Edi menilai Anies tak akan mendapat informasi yang utuh mengenai normalisasi sungai jika tak ikut rapat. Dia berharap komunikasi Anies dengan Basuki berjalan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetio mendesak agar normalisasi segera dilakukan. Jika memang nanti ada naturalisasi tanpa sheet pile, hal itu masalah teknis.
"Makanya saya selalu mengatakan bahwa normalisasi wajib untuk diteruskan. Masalah nanti ke sananya, 'oh nggak bisa dinormalisasi atau diganti turap atau sheet pile, kita buat naturalisasi,'" kata Prasetio.
Menurut Prasetio, penanganan banjir Jakarta menjadi prioritas. Pemprov bisa menggunakan SiLPA untuk mengatasi banjir.
"Sekali saya tidak mencari-cari siapa yang salah, tapi ini sudah terjadi. Ayo ke depannya apa, kita bicara. Nanti juga ada SiLPA, pakai dulu buat ke air, konsentrasi semua masalah banjir, infrastruktur, yang nggak perlu enggak usah dulu. Prioritasnya masalah banjir saja," jelas Prasetio.
Halaman 2 dari 2
