Jakarta -
Partai Demokrat merasa ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY) seolah disalahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas terjadinya masalah keuangan di PT Jiwasraya.
Partai Golkar menilai Partai Demokrat terlalu sensitif.
"Apa yang salah dengan perkataan Pak Jokowi menyebut masalah Jiwasraya sudah dari 10 tahun lalu? Mungkin sedang datang bulan jadinya terlalu baper (bawa perasaan) dan sensitif," kata Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurahman kepada wartawan, Jumat (20/12/2019).
Maman menuturkan ucapan Jokowi sudah pasti memiliki dasar kuat, yakni audit internal pihak Kementerian BUMN. Maman juga mengatakan tak ada kata-kata Jokowi yang mengaitkan masalah keuangan PT Jiwasraya dengan pemerintahan SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua itu kan berdasarkan hasil temuan audit internal, jadinya nggak ada hubungannya dengan era SBY," ucap Maman.
Maman menerangkan masalah keuangan PT Jiwasraya adalah salah satu contoh adanya kesalahan manajemen di BUMN. Jika tak dibenahi, lanjut Maman, tak menutup kemungkinan perusahaan BUMN lainnya akan bernasib serupa.
"Kejadian Jiwasraya adalah salah satu contoh kasus permasalahan missmanajemen BUMN kita. Cepat atau lambat BUMN-BUMN yang lainnya akan menyusul. Mau sampai kapanpun, ganti presiden 10 kalipun," tutur dia.
Missmanajemen bisa terjadi, menurut Maman, karena proses rekrutmen pimpinsn perusahaan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi sarat faktor politis.
"Proses rekrutmen bukan berdasarkan kompetensi serta kemampuan, tetapi lebih besar faktor politisnya karena yang menentukan penempatan dirreksi dilakukan oleh Kementerian BUMN yang tak paham masalah dan teknisnya," tandas Maman.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini. Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Jokowi, masalah Jiwasraya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.
"Ini persoalan yang sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu. Problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Novotel Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12).
"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," jelasnya.
Ucapan Jokowi ini mendapat reaksi negatif dari Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief . Syarief Hasan Jokowi menjadikan SBY kambing hitam, begitupun dengan Andi Arief menilai Jokowi menyalahkan pemerintahan SBY di masa lalu.
"Pak Jokowi kambuh, asuransi yang gagal bayar di eranya Jokowi-Ma'ruf, yang disalahkan justru era Jokowi-JK dan era SBY-Boediono," kata Andi Arief dalam cuitannya kepada wartawan, kemarin.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini