Demokrat Tersinggung Soal Jiwasraya, PPP: Jokowi Tak Salahkan SBY

Foto: Sekjen PPP Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)

Jakarta - Partai Demokrat tersinggung dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai menyalahkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam masalah keuangan PT Jiwasraya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta para anggota Partai Demokrat tak buru-buru emosi karena Jokowi tak bermaksud menyalahkan SBY.

"Teman-teman PD (Partai Demokrat) tidak perlu emosional menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan Asuransi Jiwasraya. Setidaknya ada dua hal yang mesti didalami lebih dulu sebelum menanggapinya. Pertama, mari kita cek apa yang sebenarnya dikatakan Presiden Jokowi, bukan sekedar membaca pemberitaannya yang dimuat oleh media tertentu. Sepanjang yang saya ikuti maka Pak Jokowi tidak menyalahkan pemerintahan Pak SBY," kata Sekjen PPP Arsul Sani ketika dihubungi, Jumat (20/12/2019) malam.

Arsul mencoba menganalisis kata demi kata yang diucapkan Jokowi terkait JIwasraya. Menurut dia, Jokowi hanya menyebut keuangan PT Jiwasraya bermasalah sejak 2006.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang disampaikan Presiden sepemahaman saya adalah bahwa problem keuangan yang melingkupi Asuransi Jiwasraya sesungguhnya telah mulai ada sejak 2006," ujar Arsul.

Eks Bos Jiwasraya Bantah Lari ke London dan Menantu Moeldoko:

Arsul berpendapat sebaiknya seluruh pihak terkait mengecek bersamaan terkait awal mula PT JIwasraya mengalami masalah keuangan. "Musti sama-sama kita cek sejak kapan sebetulnya masalah likuiditas atau keuangan Jiwasraya itu timbul. Dengan begitu, kita tidak merespon pernyataan yang sebenarnya bukan hal yang aslinya disampaikan," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini. Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Jokowi, masalah Jiwasraya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu. Problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Novotel Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12).

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," jelasnya.

Ucapan Jokowi ini mendapat reaksi negatif dari pihak Partai Demokrat, yakni Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief . Syarief Hasan Jokowi menjadikan SBY kambing hitam, begitupun dengan Andi Arief menilai Jokowi menyalahkan pemerintahan SBY di masa lalu.

"Pak Jokowi kambuh, asuransi yang gagal bayar di eranya Jokowi-Ma'ruf, yang disalahkan justru era Jokowi-JK dan era SBY-Boediono," kata Andi Arief dalam cuitannya kepada wartawan, kemarin.