Gerindra DKI Bela Anies dari Kritik Pencopotan Pejabat Gegara Colosseum

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif. (Arief-detikcom)

Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang mencopot Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Alberto Ali, gara-gara kasus penghargaan untuk diskotek Colosseum. Partai Gerindra DKI membela Anies dengan menyatakan penghargaan itu meluncur ke Colosseum tanpa didahului informasi yang cukup untuk Anies.

"Andaikata ada masukan ke Pak Anies sebelum keputusan pemberian penghargaan, maka pemberian penghargaan untuk Colosseum itu tidak akan terjadi," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Rabu (18/12/2019).

Anies kemudian mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 dari Colosseum. Dia menyesalkan kenapa Colosseum yang sudah disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta malah diberi penghargaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Buntutnya, Alberto Ali dicopot dari Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tidak dilakukan tindakan tegas, dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih parah. Kasus penghargaan ke Colosseum sendiri disebut Pak Anies sebagai hal yang fatal," kata Syarif.

Soal kekhawatiran PDIP bahwa gaya pecat-memecat Anies yang akan berdampak pada munculnya rasa takut di kalangan anak buah, Gerindra menghargai kritikan itu. Namun Syarif tak melihat kekhawatiran itu bakal menjadi kenyataan. Lagi pula, pemecatan Alberto Ali dari jabatannya dinilainya sudah melalui prosedur formal yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

"Ini tidak ada dampaknya. Justru ini akan menjadi pelajaran bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari," kata Syarif yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono mengkritik Anies yang memecat Alberto Ali. Soalnya, keputusan Ali untuk memberi penghargaan ke Colosseum tak bisa dilepaskan dari persetujuan Anies.

"Masa keputusan final ada di tangan gubernur, tapi yang dicopot adalah kepala dinasnya? Kan nggak objektif juga itu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan.